Menuju konten utama

CORE Usul Bentuk Komitmen Danantara ke Negara Diperjelas

Selain soal dividen, aspek transparansi dan akuntabilitas Danantara pun disebut perlu diperkuat.

CORE Usul Bentuk Komitmen Danantara ke Negara Diperjelas
Suasana rapat kerja Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai revisi UU Keuangan Negara perlu memperjelas komitmen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada negara. Kejelasan itu terutama diperlukan ketika Danantara tidak/belum memberikan dividen.

Hal ini dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Keuangan Negara Komisi XI DPR RI, Kamis (17/9/2026). Kata Dipo, sesuai peraturan, seluruh dividen tetap ditahan di dalam Danantara. Namun, dia menekankan aturan baru harus memberikan kepastian komitmen Danantara.

"Apabila Danantara tidak memberikan dividen, lalu komitmen Danantara terhadap negara ini apa," ujarnya.

Dipo menilai jika diharapkan menjadi agen pembangunan, Danantara sah ketika tidak memberikan dividen ke negara. Akan tetapi, lembaga tersebut harus memiliki komitmen yang jelas mengenai apa yang dibawa kepada negara.

Di satu sisi, Danantara diperkenalkan kepada masyarakat sebagai agen pembangunan. Karena itu, Danantara disebut harus memiliki kontribusi kepada masyarakat.

"Kalau, misalnya, memang danantara mungkin harapannya menjadi agent of change. Jadi, dia agen pembangunan, dia enggak kasih dividen, enggak apa-apa. Tapi, dia menjadi agen pembangunan, dia harus komit dong, apa yang dia bawa. Apakah itu lapangan pekerjaan, apakah itu pembangunan infrastruktur, itu yang harus dikomitkan juga di saat ini," lanjut Dipo.

Selain soal dividen, dia menyoroti urgensi tata kelola Danantara yang masih menjadi pekerjaan rumah. Transparansi dan akuntabilitas Danantara pun disebut perlu diperkuat.

Menurut dia, sejumlah agensi pemeringkat juga sudah memandang Danantara berpotensi sebagai risiko sistemik karena menempel pada risiko negara.

Dipo menambahkan, langkah seperti mengeluarkan laporan keuangan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan banyak pihak, termasuk lembaga pemeringkat.

"Karena, kita tidak tahu saat ini Danantara isinya apa. Ini yang menjadi semacam black box," tutur Dipo.

"Misalnya, Danantara keluarin laporan keuangan, ini bisa bikin happy semua. Jadi, ini dari beberapa rating, menurut saya begitu banyak pertanyaan mengenai Danantara hari ini,” sambungnya.

Baca juga artikel terkait DANANTARA atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Insider
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi