Menuju konten utama

Cek Fakta Gelombang Tolak Perubahan Komisi Ojol Berbagai Daerah

Driver ojek online dari berbagai daerah di Indonesia menolak usulan revisi komisi dari 20 persen menjadi 10-15 persen.

Cek Fakta Gelombang Tolak Perubahan Komisi Ojol Berbagai Daerah
Sejumlah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa menuntut penyesuaian tarif di ruas Jalan Jendral Sudirman, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc.

tirto.id - Komunitas driver ojek online (ojol) di berbagai daerah menyuarakan respons penolakan terhadap usulan revisi perubahan komisi transportasi online dari beberapa pihak ke Kementerian Perhubungan.

Para driver beralasan bahwa komisi yang telah berlaku sebesar 20 persen dinilai memberikan manfaat langsung bagi pengemudi maupun konsumen. Sebab itu, penurunan komisi menjadi 10 persen atau 15 persen dinilai tidak perlu karena akan berdampak bagi driver dan konsumen.

Ketua Forum Ojol Yogyakarta Bersatu (FOYB), Wuri Rahmawati, mengatakan skema komisi yang telah berjalan terbukti mendatangkan keuntungan bagi mitra pengemudi, terutama dari sisi efisiensi operasional dan perlindungan kerja.

“Saya pribadi tidak masalah dengan skema komisi 20 persen karena driver merasakan manfaatnya, seperti program-program yang meringankan biaya operasional ada voucher oli, servis, spare part, ada asuransi dan promo-promo juga,” ujar Wuri kepada media, dikutip pada Minggu (29/6).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengatur maksimal komisi untuk aplikasi dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 yang mengatur aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20 persen dari mitra.

Sebab itu, Wuri juga menyoroti isu penting lainnya, yakni munculnya perusahaan aplikator yang menawarkan tarif lebih murah, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada mitra ataupun pelanggan.

“Customer juga sekarang sensitif soal harga, apalagi ada aplikator yang pasang tarif di bawah aturan. Yang menjadi problem, aplikator yang harganya rendah dan potongan rendah gak ngasih apa-apa ke mitra ataupun customer kalau terjadi sesuatu. Pemerintah sebaiknya fokus memberikan sanksi ke yang tidak patuh, daripada mengganggu sistem yang sudah terbukti ada manfaatnya,” katanya.

Selain itu, gelombang penolakan diketahui juga datang dari komunitas mitra ojol dari berbagai kota besar di Indonesia, seperti Balikpapan, Bali, dan Jawa Timur.

Perwakilan Komunitas B_Des dari Surabaya, Dwi Wahyuliono, menyampaikan bahwa program-program dari aplikator, seperti pelatihan, promo, dan bantuan operasional lebih menguntungkan dibanding layanan yang menjanjikan potongan lebih kecil.

“Buat saya, potongannya masuk akal. Yang penting, kami dapat dukungan nyata. Kalau cuma kecil potongannya tapi gak ada perlindungan, itu malah nambah risiko,” kata Dwi.

Senada, Imam Syafei dari Mitra Gocar Community juga menekankan, pentingnya stabilitas kerja yang ditopang oleh sistem yang bertanggung jawab.

“Potongan itu sebanding dengan apa yang kami terima ada promo pelanggan, bantuan medis, pelatihan. Itu semua mendukung kami tetap bisa kerja aman,” katanya.

Di Balikpapan, Sudarlin dari komunitas Three Wolf & Siloam Driver menyatakan bahwa potongan komisi justru disertai dengan berbagai program bantuan, seperti diskon servis kendaraan, sembako, hingga asuransi kecelakaan.

“Potongannya memang ada, tapi itu juga balik lagi ke kami. Buat kami, yang penting aplikatornya transparan dan peduli. Kalau ada masalah, ada yang bantu,” kata Sudarlin.

Sementara itu, pengemudi, seperti I Gusti Anom Susila dan I Dewa Gede Suryadharma Setiawan, yang berasal dari Bali, menilai bahwa sistem yang telah ada sudah membantu mereka tetap produktif.

Menurut mereka, manfaat seperti subsidi servis, asuransi kerja, dan promo pelanggan sebagai bentuk nyata tanggung jawab aplikator.

“Kalau aplikator serius bantu mitra, komisi itu sebanding. Kami merasa dilindungi dan dihargai,” tukas Dewa Gede.

(JEDA)

Penulis: Tim Media Servis