tirto.id - Ratusan Buruh menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
PTUN Jakarta menurunkan UMP DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 menjadi Rp4.573.8454. Para buruh mendesak Anies mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas putusan tersebut.
"Tujuan kami aksi ke sini adalah untuk mendukung Pemprov DKI, khususnya Bapak Anies Baswedan selaku gubernur untuk melakukan upaya banding atas putusan PTUN terkait dengan UMP 2022," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta, Winarso.
KSPI mengklaim sebanyak 300 orang mengikuti unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Winarso mengkritik putusan dari PTUN soal UMP DKI Jakarta 2022 yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). KSPI merasa penurunan itu tidak memiliki keadilan terhadap buruh dan masyarakat.
"Buruh dan masyarakat sangat berharap ada peningkatan dari sisi pendapatan dan penghasilan mereka," ucapnya.
Dalam tuntutan kedua, buruh meminta para pengusaha tetap membayar upah buruh di Jakarta dengan UMP Rp4,6 juta.
"Sebelum ada putusan di tingkat banding, kami masih berlaku upah lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang meningkat," kata dia.
Winarso mengatakan mbanyak perusahaan yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, saya pikir pak gubernur juga melakukan dialog atau komunikasi dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19.
Hari ini, KSPI hanya berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka tak jadi unjuk rasa di PTUN Jakarta seperti yang telah diagendakan.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
