Masuk tirto.id
tirto.id - Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati & Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo, meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi pemimpin dalam menjalankan usaha yang menghasilkan sedikit emisi karbon dioksida. Sebab, BUMN adalah wakil pemerintah yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi swasta dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan.
"Jadi, penting untuk BUMN menunjukkan keteladanan, leadership-nya. Jadi kita akan sering-sering untuk ketemu dengan teman-teman BUMN, mari tunjukkan leadership-nya. Kita bersama-sama ada di situ. Menyemangati untuk usaha yang lain di Indonesia juga sama bisa maju," kata dia, dalam Green Summit 2025, di Graha Sucofindo, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Sementara itu, sebagai pengelola perusahaan-perusahaan pelat merah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkomitmen untuk menjadi payung kolaborasi bagi seluruh stakeholder. Dus, diharapkan Danantara bisa mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk menciptakan jaringan dan layanan terintegrasi, sehingga mampu mendukung transformasi Indonesia menuju ekonomi yang berkelanjutan dan hijau.
"Untuk itu kita memastikan bahwa seluruh BUMN untuk dapat bergerak dengan harmoni, dengan seirama dalam menjawab tantangan lingkungan yang menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif seperti yang tadi dibicarakan juga," tutur MD Risk Management PT Danantara Asset Management (Persero), Riko Banardi, dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia telah memiliki target pembangunan rendah karbon, salah satunya adalah melalui Bursa karbon. Kata Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati & Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo, saat ini pemerintah bersamaa Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon tengah berusaha untuk membuka komunikasi dengan sektor swasta untuk mendorong transaksi karbon.
"Untuk transaksi karbon, kita galang semuanya. Dari pihak private, kita buka komunikasi seluas-luasnya, siapa saja yang berminat untuk bisa mengikuti skema-skema karbon. Kita buka dialog seluas-luasnya," katanya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang telah bertemu dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penilaian kredit karbon dan verifikasi skema kredit karbon.
"Kita juga ketemu dengan semua lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penilaian skema karbon. Lembaga-lembaga verifikasi, yang punya skema kredit karbon. Semuanya kita ketemui," tukas Adi.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
