tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks demokrasi Indonesia untuk tahun 2018. BPS pun mengungkap dua hal yang harus diwaspadai untuk mencegah kejatuhan demokrasi di Indonesia.
"Kita perlu mewaspadai variabel-variabel yang mengalami penurunan," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya pada Senin (29/7/2019).
Menurut dia, variabel pertama yang harus diwaspadai adalah menurunnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Suhariyanto mengatakan, variabel itu mengalami penurunan paling curam sepanjang 2017 hingga 2018.
Pada tahun 2018, variabel partisipasi politik dari warga mendapat nilai 54,28 alias masuk kategori buruk (kategori buruk = <60). Angka itu bahkan menurun 1,88 poin dari tahun 2017 yang mencapai 56,16.
Sementata itu, hal kedua yang harus diwaspadai adalah turunnya nilai kebebasan berkeyakinan. Pada tahun 2018, variabel itu mendapat nilai 82,86 atau masuk kategori baik (kategori baik = <80). Angka itu menurun dari nilai pada tahun 2017 yang mencapai 84,28.
Kendati begitu, di sisi lain ada enam variabel yang mengalami peningkatan, tiga yang meningkat paling besar antara lain peran partai politik yang meningkat 10,46 poin; variabel peran peradilan yang independen meningkat 4,41 poin; dan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 3,19 poin.
Secara umum, indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 masih berada di level "sedang" dengan mengantongi nilai 72,39 (sedang = 60-80). Angka ini naik tipis dibanding indeks demokrasi tahun 2017 yang sebesar 71,11.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
