tirto.id - Demokrasi di Provinsi Papua Barat menjadi yang terburuk di Indonesia. Hal itu didasarkan pada rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (29/7/2019).
Bahkan, level demokrasi Papua Barat "terjun bebas" dari sebelumnya kategori sedang menjadi kategori buruk.
"Satu catatan khusus diberikan untuk Papua Barat di mana Papua Barat IDI nya merupakan yang berkategori buruk karena nilainya di bawah 60. Padahal di tahun 2017, Papua Barat kategorinya adalah sedang karena IDI nya di level 62,76," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya pada Senin (28/7/2019).
Suhariyanto memaparkan, nilai demokrasi tahun 2018 di Papua Barat hanya mencapai 58,29 (buruk = kurang dari 60). Angka ini diakibatkan oleh sejumlah aspek yakni aspek kebebasan sipil yang mengantongi nilai 82,11, aspek hak politik yang hanya mengantongi nilai 40,11, dan aspek lembaga demokrasi yang hanya mendapat nilai 57,21.
Sementara itu, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan demokrasi nilai demokrasi terendah kedua. Provinsi paling timur Indonesia itu hanya mengantongi nilai 62,20 (kategori sedang = 60-80). Kendati begitu, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mengantongi nilai 61,34.
Lebih rinci, indeks demokrasi di Papua untuk tahun 2018 diperoleh dari sejumlah aspek. Aspek kebebasan sipil memperoleh nilai 84,34, aspek hak-hak politik mendapat nilai 47,90; dan aspek lembaga demokrasi mendapat nilai 57,05.
Secara umum, indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 masih berada di level "sedang" dengan mengantongi nilai 72,39 (sedang = 60-80). Angka ini naik tipis dibanding indeks demokrasi tahun 2017 yang sebesar 71,11.
Jika ditelaah lebih dalam, ada empat variabel yang mengalami penurunan nilai, dua yang terbesar adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang turun 1,88 poin. Selanjutnya ada variabel kebebasan berkeyakinan yang turun 1,42 poin.
Di sisi lain, ada enam variabel yang mengalami peningkatan, tiga yang meningkat paling besar antara lain peran partai politik yang meningkat 10,46 poin, variabel peran peradilan yang independen meningkat 4,41 poin; dan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 3,19 poin.
Pergerakan variabel-variabel itu yang mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
