tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks demokrasi tahun 2018 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Hasilnya, demokrasi di Papua Barat jadi yang terburuk di Indonesia dengan memperoleh nilai 58,29 (kategori buruk = <60).
Angka ini bahkan jauh menurun dari indeks demokrasi di Papua Barat pada tahun 2017 yang masuk kategori sedang dengan nilai 62,76 (kategori sedang = 60-80).
"Satu catatan khusus diberikan untuk Papua Barat di mana Papua Barat IDI-nya merupakan yang berkategori buruk karena nilainya di bawah 60. Padahal di tahun 2017, Papua Barat kategorinya adalah sedang karena IDI nya di level 62,76," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya pada Senin (28/7/2019).
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menghitung indeks demokrasi di masing-masing wilayah.
Untuk Papua Barat ada tiga indikator yang mendapat nilai rendah hingga berakibat indeks demokrasi jadi jeblok. Margo menjelaskan, faktor pendorong utama adalah ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghalangi kebebasan berpendapat.
Di urutan selanjutnya ialah ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan antar kelompok masyarakat.
"Jadi di satu sisi dari pemerintah ke masyarakat, yang kedua antar kelompok masyarakat juga ada ancaman kekerasan," kata Margo di kantornya pada Senin (28/7/2019).
Selain itu, rendahnya Perda hasil inisiatif DPRD jika dibandingkan keseluruhan Perda yang dikeluarkan juga jadi salah satu faktor pendorong.
Margo menilai pemangku kebijakan harus memperhatikan poin-poin yang mendorong buruknya nilai demokrasi di Papua. Ia berharap, data itu kemudian jadi landasan untuk membuat kebijakan.
"Supaya demokrasi di Papua jadi lebih baik, kalau demokrasi baik, tujuannya adalah kesejahteraan," ujarnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
