tirto.id - Peneliti dari Marthinus Academy, Hipolitus Wanggae, menjelaskan pembangunan proyek Trans Papua yang sedang dikerjakan Pemerintah Pusat kontradiktif dengan nilai-nilai lokal oleh masyarakat Nduga, Papua.
"Trans Papua menarik karena di beberapa wilayah-wilayah di pesisir, argumen bahwa membangun konektivitas itu berdampak positif. Tapi bagaimana dampak ke pedalaman, khususnya Pegunungan Tengah? Karakter masing-masing dan lingkungan berbeda-beda," kata Hipolitus dalam konferensi pers di YLBHI, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/7/2019).
Masalahnya, kata Hipolitus, masyarakat Nduga tidak dilibatkan dalam pembangunan Trans Papua. Masyarakat pun baru mengetahui proyek tersebut setelah berjalan berapa lama. Hasilnya, kata dia, proyek tersebut tak menggunakan pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal di Nduga.
"Hak kepemilikan tanah, dalam beberapa kondisi tidak memasukkan hak wilayah ini. Untuk wilayah Papua, mereka tidak menggunakan sistem hukum positif, masih menggunakan kolektif komunal hak tanahnya," kata anggota Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mewakili di Jayapura tersebut.
Menurut Hipolitus, masyarakat Nduga masih menganggap sakral Taman Lorentz serta menjaga flora dan fauna yang berada di taman tersebut.
"Ketika Trans Papua dibangun, itu sedikit banyak merusak flora dan fauna, yang dijaga oleh masyarakat Nduga," ungkap Hipolitus.
"Jadi logika pembangunan bertabrakan dengan logika konservasi, maupun perlindungan masyarakat di sekitar Taman Lorentz," lanjutnya.
Pembangunan Trans Papua sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie, dan diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya, termasuk Jokowi. Rencananya, Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km rampung pada 2019.
Pada masa Jokowi, panjang Jalan Trans Papua yang harus dibuka atau ditembus adalah sepanjang 1.066 km. Sampai dengan akhir 2017, Jokowi sudah membuka jalan 910 km, atau 85 persen.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
