tirto.id - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, mengatakan, pemerintah akan mengontrol anggaran usai menemukan pemborosan anggaran hingga 30 persen dari total APBD.
"Setiap saat itu kan, 30% ini adanya pemborosan, pembocoran-pembocoran [anggaran] yang sebenarnya bisa dihemat. Itu mulai dari hal-hal yang tadi itu, perjalanan dinas, seminar-seminar, konsultan-konsultan, feasibility studies, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu hanya sekadar seremonial," kata Aris usai menghadiri kegiatan rapat terbatas (ratas) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
BPPIK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mencari formula terbaik untuk bisa mencegah dan memberantas pemborosan anggaran tersebut. "Jadi kami mengimbau semuanya, tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas yang kurang bermanfaat," ujar Aris.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian, menambahkan, Kemendagri bersama BPPIK berencana memperkuat jaringan inspektorat di daerah-daerah demi mencegah kebocoran anggaran pemerintah daerah.
"Salah satu yang real yang kita akan lakukan adalah memperkuat di jaringan inspektorat dalam rangka untuk pencegahan [pemborosan anggaran], mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi," terang Tito kepada para awak media di lokasi yang sama.
Tito pun akan segera mengumpulkan inspektorat di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mantan Kapolri ini akan langsung memberikan pengarahan, meminta penandatanganan pakta integritas, termasuk membuka layanan aduan dari masyarakat terkait potensi-potensi penggunaan anggaran daerah yang tidak efisien.
"Nanti ada tim teknis dari Badan [Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus], dengan tim dari Kemendagri, termasuk nanti [penandatanganan] pakta integritas. Kemudian tempatnya, waktunya, kita akan bicarakan," jelas Tito.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
