BPOM Dukung Penuh Wacana Kemenhan Bangun Pabrik Obat

tirto.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung wacana program strategis Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam upaya membangun pabrik farmasi pertahanan. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan resmi antara Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Taruna menekankan pentingnya kemandirian produksi bahan baku obat yang merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional. Untuk itu, BPOM siap untuk berkolaborasi dengan Kemenhan dalam melakukan produksi obat-obatan.

Taruna menilai bahwa kemampuan memproduksi obat secara mandiri merupakan komponen vital bagi pertahanan nasional. Pasalnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat dari berbagai negara, seperti Cina, India, dan Eropa.

“Kemandirian bahan baku obat dan obat jadi harus menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional. BPOM siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan, tentu dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku,” ujar Taruna di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa.

Taruna juga menjelaskan bahwa BPOM memiliki kewenangan menyeluruh dalam pengawasan obat dan makanan, mulai dari penerbitan izin edar hingga distribusi. Dengan dukungan lebih dari 7.000 personel di seluruh Indonesia serta infrastruktur yang memadai, BPOM siap menjadi mitra strategis Kemenhan dalam menjamin mutu dan keamanan produk farmasi yang akan dihasilkan.

Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik sinergi yang dibangun bersama BPOM dan menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk memperkuat aspek kesehatan dalam sistem pertahanan negara.

“Revitalisasi kebijakan pertahanan yang kami lakukan mencakup sentralisasi sistem farmasi di lingkungan militer. Pembangunan pabrik farmasi pertahanan negara ini bukan hanya untuk TNI, tetapi juga untuk rakyat. Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat dalam memastikan akses obat yang aman dan terjangkau,” kata Sjafrie di Kantor BPOM, Selasa.

Dia juga menambahkan bahwa Kemenhan telah mengembangkan infrastruktur serta menjalin kerja sama internasional, salah satunya dengan India, dalam pengadaan bahan baku obat. Dalam hal ini, kolaborasi dengan BPOM dinilai penting untuk memastikan aspek regulasi dan standardisasi produk farmasi.

Salah satu langkah nyata yang telah disepakati adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan Kemenhan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025. MoU ini akan menjadi dasar kerja sama dalam pengawasan obat, pengembangan obat tradisional Indonesia, serta pengendalian harga obat.

Dalam forum tersebut, Kepala BPOM juga menyoroti pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, serta menggali potensi biodiversitas Indonesia. Dari total 30.000 spesies tanaman berkhasiat obat, baru sekitar 17.000 dimanfaatkan sebagai jamu, 78 dikembangkan menjadi obat herbal terstandar, dan 21 telah menjadi fitofarmaka.

BPOM dan Kemenhan pun sejalan dalam pandangan bahwa pengembangan industri farmasi pertahanan perlu menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional, demi memastikan keselamatan rakyat dan mempertahankan kedaulatan negara dalam aspek kesehatan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi awal yang telah dilakukan saat kunjungan Kepala BPOM ke kantor Kemenhan pada awal tahun 2025 lalu. Sejumlah pejabat tinggi dari kedua institusi turut hadir dalam pertemuan ini, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenhan, Letjen TNI Tribudi Utomo; Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsekal Madya Yusuf Jauhari; dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Laksamana Muda Supo Dwi Diantara.