Menuju konten utama

BPKP Ungkap Belum Ada Audit Impor KRL dari Cina Senilai Rp783 M

Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah, membeberkan bahwa impor kereta dari Cina senilai Rp783 miliar belum melalui audit.

BPKP Ungkap Belum Ada Audit Impor KRL dari Cina Senilai Rp783 M
Rangkaian kereta listrik (KRL) Commuterline tiba di Stasiun Tangerang, Banten, Kamis (29/12/2022).ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

tirto.id - KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru dengan tipe KCI-SFC120-V senilai Rp783 miliar dari CRRC Sifang Co., Ltd pada 31 Januari 2024.

Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sally Salamah, membeberkan bahwa impor kereta dari Cina tersebut belum melalui audit.

Menurut dia, dalam proses pengadaan KRL tersebut memang belum didampingi oleh BPKP. Biasanya, PT KCI melalui KAI akan meminta melakukan pengawasan.

“Kami belum melakukan audit atau pengawasan atas kegiatan tersebut,” ucap Sally dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/2/2024).

“Jadi proses pengadaan impor KRL belum didampingi BPKP. Tapi PT KCI atau lewat KAI akan minta ke kami,” imbuhnya.

Sally menambahkan, impor KRL baru dari Cina merupakan hasil dari keputusan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

Menurut dia, dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa tidak merekomendasikan KRL bekas dari Jepang lantaran banyak aturan yang tidak dipatuhi.

“Akhirnya hasil rapatnya ya sudah lakukan impor baru [dari Cina],” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati membeberkan bahwa keputusan impor KRL dari Cina bagian dari keputusan korporasi.

“Ini keputusan korporasi,” ujarnya kepada Tirto saat dimintai keterangan.

Sementara itu, Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menuturkan, keputusan membeli dari Cina merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat bersama yang dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

Baca juga artikel terkait IMPOR KRL atau tulisan lainnya dari Faesal Mubarok

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Faesal Mubarok
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang