tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggodok modul bimbingan perkawinan sebagai syarat pasangan bisa menikah.
Alissa Wahid, selaku salah satu anggota tim pembuatan modul bimbingan menyampaikan salah satu tujuan yang disasar yakni menekan angka kemiskinan dan stunting.
Dalam pembuatan modul tersebut, Allisa masuk ke tim pembuatan modul untuk agama Islam yang berada di bawah Dirjen Bimas Islam Kemenag.
"Pak Menko sangat clear bahwa untuk SDM unggul, mulainya dari calon pengantin, untuk mencegah stunting, kemiskinan, gitu," ujar Alissa saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, pada Selasa (19/11/2019).
"Karena kalau yang sudah menikah, itu lebih sulit untuk diukur programnya. Tapi kalau yang baru mau mulai, kan ukurannya keluarga. Kemiskinan selama ini kan juga ukurannya jumlah keluarga," lanjutnya.
Data Riset Kesehatan Dasar terkait stunting pada 2013 masih sebesar 30,8 persen, padahal batas normalnya 20 persen.
Dilansir dari website Depkes.go.id, stunting disebabkan oleh kurangnya gizi sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan bisa juga berakibat pada lambannya kemampuan kognitif.
Sedangkan terkait kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp410.670/kapita/bulan.
Rinciannya, komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp302.022 atau 73,54 persen, serta garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp108.648 atau sebesar 26,46 persen.
Alissa juga memaparkan tujuan lain dari program tersebut adalah menekan angka perceraian.
"Tantangan kehidupan pernikahan semakin besar perceraian semakin tinggi," ujar Alissa.
"Ini responsnya dengan melakukan pembekalan yang lebih kuat di hulu," lanjutnya.
Alissa pun menjelaskan bahwa pelatihannya akan dibagi menjadi beberapa bagian yang berlangsung selama dua hari. Salah satu bagiannya akan berusaha untuk mengurai kemungkinan-kemungkinan penyebab perceraian, sehingga dapat dihindari.
"Yang paling penting penyebab perceraian itu ada dua. Satu, konflik yang berkepanjangan jadi ini yang harus dibereskan dalam pembekalan, supaya bisa berkonflik dengan baik dan benar. Jadi diajarkan mengelola kehidupan dan hubungan," jelas Alissa.
"Bagaimana memenuhi kebutuhan bersama, bagaimana prinsip kesetaraan dan kerja sama, itu juga muncul, bagaimana KDRT itu dihindari dengan komunikasi yang lebih baik," lanjutnya.
Selain itu, pelatihan terkait pengenalan diri sendiri, kesadaran kebutuhan dan karakter pasangan, kemampuan mengelola emosi dan diri sendiri, hingga kemampuan mengelola hubungan.
"Jadi ada psikologi keluarga, ada konsep keluarga dalam kacamata agama, tergantung agamanya, kemudian ada kesehatan keluarga, terutama kesehatan reproduksi," ujar Alissa.
"Hal lain terkait komunikasi pengelolaan hubungan pengelolaan konflik pengelolaan keluarga, dan mempersiapkan mereka menjadi orang tua," lanjutnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
