Benarkah Ada Penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan Desember 2025?

tirto.id - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan selalu ditunggu-tunggu oleh para pekerja di Indonesia, terutama menjelang akhir tahun.

Program bantuan sosial (bansos) membantu menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah. Namun, benarkah ada penyaluran BSU di Desember 2025?

Benarkah Desember 2025 Ada BSU Ketenagakerjaan?

Pada 2025, BSU diberikan sebanyak 1 kali dengan total nominal Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp300.000 per bulan untuk dua bulan (Juni dan Juli 2025).

Berdasarkan informasi dan keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelang akhir tahun 2025, belum ada agenda atau keputusan resmi mengenai penyaluran BSU lanjutan atau tahap kedua pada Desember 2025.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, telah menegaskan, program BSU yang disalurkan pada pertengahan tahun 2025 (Juni-Juli) telah selesai dan merupakan program bantuan sekali bayar sesuai target penerima yang telah ditetapkan.

Pemerintah melalui Kemnaker telah menuntaskan penyaluran BSU kepada lebih dari 15 juta penerima pada tahap pertama tersebut. Hingga saat ini, belum muncul arahan tambahan dari presiden terkait perpanjangan atau penyaluran BSU lanjutan.

Pekerja diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang menyatakan BSU akan cair lagi pada Desember 2025 kecuali ada pengumuman resmi dan revisi kebijakan dari pemerintah pusat (Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan).

Mengacu pada regulasi seperti Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, kriteria umum pekerja yang berhak menerima BSU meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga tanggal yang ditetapkan (misalnya 30 April 2025).
• Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan, atau sesuai Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK).
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.
• Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode yang sama.

Pekerja dapat memantau status penyaluran BSU melalui kanal resmi pemerintah, seperti:

• Website Resmi Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) milik BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2026 Ada BSU BPJS Ketenagakerjaan?

Melihat pada pola kebijakan bansos dan kondisi fiskal negara, muncul pertanyaan apakah BSU berpotensi kembali dilanjutkan pada tahun 2026.

Potensi BSU 2026 masih terbuka, namun belum dapat dipastikan. Kelanjutan program BSU di tahun 2026 akan sangat bergantung pada beberapa faktor penentu, antara lain:

• Keputusan Kebijakan Fiskal Pemerintah

Kelanjutan BSU akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. BSU merupakan instrumen intervensi kebijakan yang membutuhkan alokasi dana yang besar.

• Situasi Ekonomi Makro

Jika kondisi ekonomi makro, terutama inflasi atau tekanan pada daya beli masyarakat, dianggap memerlukan intervensi langsung, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kembali peluncuran BSU atau program serupa.

• Evaluasi Efektivitas Program

Pemerintah akan mengevaluasi seberapa efektif BSU yang sudah disalurkan dalam menopang konsumsi rumah tangga dan stabilitas industri. Jika evaluasi menunjukkan dampak positif yang signifikan, peluang dilanjutkan lebih besar.

• Arahan Presiden dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan

Keputusan akhir untuk program sebesar BSU biasanya berasal dari arahan Presiden dan harus sinkron dengan fokus program kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan jaring pengaman sosial lainnya.