Masuk tirto.id
tirto.id - Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Idiom tersebut kian melekat dan menunjukkan peran mahasiswa yang kerap menjadi agen perubahan sosial dan penyambung aspirasi masyarakat.
Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, keberadaan gerakan mahasiswa sering kali berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu yang paling diingat mungkin adalah gerakan reformasi 1998. Dalam skala yang lebih mikro, gerakan mahasiswa juga kerap memperjuangkan kebijakan pro masyarakat, terkait kenaikan harga bahan bakar misalnya.
Dalam sejumlah kesempatan, mahasiswa adalah harapan utama rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, bagaimana jika gerakan mahasiswa justru malah dekat dengan penguasa?
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), menarik diri dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, usai Musyawarah Nasional XVIII di Padang, pertengahan Juli 2025. Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, menjelaskan bahwa BEM KM UGM keluar dari BEM SI Kerakyatan karena sikap organisasi tersebut yang terlalu dekat dengan penguasa.
"BEM sebagai lembaga pergerakan, bagi kami, mesti memberi batas yang tegas dan harus berjarak dengan penguasa. Tapi BEM SI tidak memberikan teladan yang membanggakan," kata Tiyo dalam keterangan pers di Instagram @bemkm_ugm, Minggu (20/7/2025).
2 Pemantik Utama Melepaskan Diri dari BEM SI
Kepada Tirto, Tiyo menjelaskan bahwa keputusan organisasinya keluar dari BEM SI Kerakyatan dipicu oleh sejumlah peristiwa yang mereka nilai sebagai indikasi masalah prinsipil dalam aliansi tersebut.
Ia menyebut dua pemantik utama: kehadiran pejabat negara dan politisi dalam pembukaan Munas XVIII di Padang, serta kemunculan karangan bunga dari institusi kekuasaan.
Tiyo menjelaskan selama acara di Padang, dirinya melihat sejumlah petinggi partai politik dan kabinet hadir di acara Musyawarah Nasional XVIII BEM SI Kerakyatan, 13-19 Juli 2025. Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Wakil Gubernur Sumatra Barat, dan Kepala BIN Sumatra Barat, terlihat meramaikan acara.
Kehadiran para orang penting itu juga bersama dengan ucapan selamat yang terpapar dalam beragam karangan bunga yang tersebar di lokasi acara.
“Dua-duanya adalah seperti sebuah fenomena gunung es yang menjadi pertanda indikasi bahwa di baliknya adalah perselingkuhan gerakan,” ujarnya saat berbincang kepada Tirto, Selasa (22/7/2025).
Dia skeptis dengan kebijakan BEM SI Kerakyatan yang membiarkan para penguasa tersebut berfoto mesra dengan para mahasiswa, yang kemudian diunggah di media sosial. Dia juga mempertanyakan pejabat-pejabat itu hadir atas inisiatif atau undangan dari BEM SI Kerakyatan.
"Apalagi dengan merdeka, mereka memamerkan kebersamaannya, bersama mahasiswa pada media sosialnya. Mungkinkah mereka masuk ke forum murni diundang, atau karena ada tiket masuk yang telah mereka dapatkan?" ucap dia.
Selain itu, Tiyo menyoroti kericuhan forum Musyawarah Nasional di Padang, pada Jumat (18/7/2025). Ia menilai peristiwa itu jauh dari esensi forum mahasiswa. Apalagi menurutnya, hal itu terjadi karena ada isu perebutan jabatan dalam struktur kepengurusan BEM SI.
Tiyo mengingatkan hal yang terpenting dalam gerakan BEM adalah gerakan rakyat sipil. "Bagi kami (BEM KM UGM), tidak ada jabatan yang berharga untuk direbut sampai harus ribut. Kesatuan kita adalah aset berharga bagi gerakan rakyat sipil," tuturnya.
Gerakan Mahasiswa Jangan Merasa Eksklusif
Secara umum, Tiyo menyebut saat ini gerakan bukan lagi terbatas pada mahasiswa, melainkan telah menjadi bagian dari masyarakat sipil yang lebih luas.
“Gerakan hari ini milik semua rakyat. Itulah mengapa akhir-akhir ini kita lebih mendengar istilah gerakan rakyat sipil ketimbang gerakan mahasiswa. Kesadaran ini perlu ditanamkan bagi mahasiswa semua, sehingga tidak ada kebanggaan diri, tidak ada glorifikasi dan tidak merasa eksklusif peran dan subjeknya sebagai pelaku gerakan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kecenderungan formalisasi gerakan melalui institusi-institusi mahasiswa yang terlalu tersentralisasi dan terstruktur. Menurutnya, ketika gerakan dialienasikan ke dalam struktur kelembagaan yang kaku, justru muncul ekosistem yang tidak sehat.
Tiyo menggambarkan bahwa dalam forum-forum seperti musyawarah nasional, mahasiswa sering kali “dipaksa” untuk hadir di tempat dan waktu tertentu, dengan beban biaya logistik yang besar. Akibatnya, tidak jarang ada oknum mahasiswa yang merasa terpaksa mencari sokongan dana ke aparat, politisi, atau bahkan lembaga kekuasaan.
“Tidak jarang ada oknum-oknum mahasiswa yang kemudian terpaksa ‘memproposalkan’ dirinya ke aparat atau ke politisi itu yang bagi kami juga ada semacam paradoks disitu,” ujarnya.
Tiyo memastikan dengan atau tanpa BEM SI, BEM KM UGM akan tetap bergerak. Ia percaya saat ini, gerakan rakyat sipil tidak bisa dimatikan meski institusi-institusi gerakannya melemah.
“Karena pada dasarnya institusi gerakan itu rawan. Potensi menjadi ruang untuk kooptasi karena ada koordinasi di situ, ada komando di situ, dan ada struktur yang memungkinkan adanya hegemoni informasi dan hegemoni keputusan,” ujarnya.
Tanggapan BEM SI
Demisioner Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan 2024, Satria Naufal, menanggapi sikap BEM KM UGM yang memilih keluar dari organisasi tersebut. Dia mengakui kejadian tersebut terjadi sesaat setelah penyerahan mandat nomenklatur BEM SI Kerakyatan kepada pengurus baru.
"Kami menghormati keputusan teman-teman ditambah itu adalah konklusi dari serapan aspirasi dari tahun ke tahun dari internal UGM," kata Satria saat dihubungi Tirto, Senin (21/7/2025).
Dirinya membantah bila kehadiran para pejabat negara dalam Musyawarah Nasional XVIII di Padang membuat BEM SI Kerakyatan menjadi kehilangan garis pembatas dengan kekuasaan. Dirinya mengklaim masih memiliki independensi dengan bukti dalam sejumlah acara kerap mengundang pihak-pihak yang kerap berseberangan atau mengkritik pemerintah.
Satria juga kemudian memberi klarifikasi terkait kehadiran pejabat daerah dan institusi negara dalam forum Musyawarah Nasional XVIII di Padang. Menurutnya, kehadiran mereka merupakan hasil koordinasi antara tuan rumah acara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Perihal itu keterangan dari tuan rumah bahwa pihak Pemprov Sumbar berkoordinasi untuk mengundang seluruh Forkopimda dan stakeholder lain. Tidak ada tendensi atau kecenderungan dalam nilai independensi, bahkan kami undang beberapa pemateri yang juga justru aktif mengkritik pemerintah, yakni Tempo,” tambahnya saat dihubungi Tirto, Selasa (22/7/2025).
Sebagai konteks, saat ini terjadi dualisme dalam tubuh BEM SI. Ada BEM SI Kerakyatan dan BEM SI Rakyat Bangkit. Nama yang disebut pertama, yang belum lama ini melaksanakan Munas di Padang, kelompok BEM KM UGM tergabung di situ sebelumnya.
Gerakan Mahasiswa Harus Berjarak dari Kekuasaan
Pakar politik dan pemerintahan, Agung Wicaksono, menilai gerakan mahasiswa di Indonesia masih memegang peran penting dalam demokrasi. Namun, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR) itu, mengakui bahwa saat ini gerakan tersebut tengah menghadapi krisis arah dan identitas.
“Sejak dulu mahasiswa dikenal sebagai kekuatan moral yang berani menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritik kekuasaan. Tapi sekarang, sebagian organisasi mahasiswa justru terlihat terlalu dekat dengan penguasa,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (22/7/2025).
Agung yang juga mantan Pemimpin Senat Mahasiswa UGM 2014, mengutip pemikiran Antonio Gramsci tentang intelektual organik. Individu-individu dari kalangan terdidik ini, idealnya menjalankan peran sosial untuk mendorong masyarakat berpikir kritis dan menantang dominasi kekuasaan.
Ia menambahkan, dalam teori demokrasi yang dikembangkan oleh Habermas, mahasiswa punya peran penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Mereka bisa menyuarakan isu-isu rakyat kecil yang sering diabaikan. Tapi semua itu hanya mungkin kalau gerakan mahasiswa tetap punya nilai, keberanian, dan tidak mudah dibeli oleh kekuasaan.
Terkait relasi mahasiswa dan negara, Agung menggarisbawahi pentingnya adanya critical engagement. Artinya mahasiswa harus terlibat secara aktif dalam ruang-ruang kebijakan, tapi tanpa kehilangan sikap kritis. Ia mengingatkan bahwa berdialog bukan berarti tunduk.
“Jadi kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, mereka tetap harus bersuara, meskipun sedang ‘akrab’ dengan kekuasaan,” ujarnya.
Tantangan Gerakan Mahasiswa Ke depan
Sementara Analis Sosio-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, menyoroti gerakan mahasiswa saat ini cenderung terpecah-pecah. Mereka juga tidak mampu menyatu menjadi satu kekuatan besar seperti era Orde Baru. Bahkan, dalam banyak kasus, BEM kerap dianggap sebagai batu loncatan untuk masuk ke dunia politik praktis.
“Ini terlihat dari kasus-kasus Ketua BEM viral yang kemudian masuk ke partai politik. Meskipun itu hak politik, fenomena ini menciptakan persepsi di tengah masyarakat kalau gerakan BEM saat ini tidak murni untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (22/7/2025).
Terkait relasi antara mahasiswa dan kekuasaan, Musfi menilai batas idealnya sangat kabur dan kontekstual. Ia menggambarkannya sebagai hubungan yang penuh paradoks.
Dia mengibaratkan, ketika ada gerakan massa, khususnya gerakan mahasiswa, itu pasti memancing politisi untuk terlibat. Ini seperti gula dan semut, tidak bisa melarang semut mendekati gula.
“Politisi kan ibaratnya semut, mereka pasti mencari gula-gula, yakni kelompok massa untuk menguatkan pengaruhnya. Oleh karenanya, sekalipun gerakan mahasiswa seperti BEM tidak ingin bercampur dengan kepentingan politik praktis, para politisi akan mencari cara untuk mencampurinya. Di sini letak Ironi dan paradoksnya,” ujarnya.
Musfi juga sempat menyebut tantangan besar yang dihadapi gerakan mahasiswa saat ini. Pertama, pergeseran peran pembentuk opini publik dari aktivisme massa ke media sosial yang kini didominasi influencer. Pada banyak kasus, gerakan mahasiswa seperti demonstrasi BEM justru diredupkan dengan opini negatif influencer media sosial.
“Kedua, gerakan mahasiswa saat ini sangat sulit untuk terlepas dari intervensi politisi. Di banyak kampus, bahkan terjadi pertarungan elite politik untuk menentukan posisi Ketua BEM,” ujarnya.
Dia mengatakan untuk membuat gerakan mahasiswa –khususnya BEM– tetap relevan, gerakan mahasiswa perlu bertransformasi. Aktor-aktor mahasiswa harus menjadi influencer cerdas di media sosial untuk mengimbangi buzzer politik dan influencer yang dibiayai kepentingan politik praktis.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
