tirto.id - Pemerintah telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung mengatakan transformasi perlu dilakukan. Jika tidak melakukan berbagai kebijakan dan upaya menuju ekonomi hijau dampaknya akan sangat signifikan pada ekonomi dan keuangan dalam negeri.
"Pertama, kita akan kehilangan kesempatan ekspor karena adanya hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022).
Bukan cuma itu, jika transformasi ekonomi hijau tidak dilakukan investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain. Terlebih saat ini ada sejumlah negara telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri rendah karbon.
"Ketiga, akses terhadap keuangan global semakin terbatas karena preferensi investor keuangan pada sektor green economy," katanya.
Sebab itu, dalam rangka scaling up ekonomi dan keuangan hijau diperlukan perumusan kebijakan agar tercipta transisi yang tertib dan terjangkau. Dia menuturkan upaya transisi dari ekonomi tinggi karbon menuju ekonomi rendah karbon tentu perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan disrupsi yang berlebihan dalam perekonomian.
"Namun, menunda transisi bukan lah sebuah opsi. Karena semakin lama kita menunda, maka semakin besar pula potensi kerugian yang akan terjadi. Oleh sebab itu diperlukan tahapan yang affordable bagi semua pihak," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa transisi ekonomi hijau (green economy) akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Bukan sebaliknya menaikan angka kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri.
"Transisi green economy seharusnya tidak mendorong kenaikan kemiskinan atau pengangguran," ujar Sri Mulyani dalam Rangkaian G20: Sustainable Finance for Climate Transition di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022).
Dalam konsep ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan bisa dicapai lewat investasi publik dan swasta. Caranya, dengan menggunakan infrastruktur dan aset yang dapat memangkas emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem.
Berdasarkan kajian Bappenas, pertumbuhan ekonomi dengan konsep ekonomi hijau diharapkan bisa sejalur dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta konsumsi sumber daya alam.
"Transisi green economy adalah generasi masa dengan dan juga memastikan perlindungan bagi generasi sekarang khususnya masyarakat miskin dan rentan," jelasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
