Bareskrim Tindak Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Gunung Merapi

tirto.id - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta instansi terkait lainnya, menindak aktivitas penambangan pasir ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, mengungkap, penindakan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait mengenai aktivitas tambang tanpa izin di kawasan konservasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sekitar 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir di kecamatan Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Irhamni mengemukakan, penindakan kemudian dilakukan di lokasi penambangan ilegal di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang. Pemeriksaan tim Ahli Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Balai TNGM pun dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti dari kasus ini.

"Diketahui lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan taman nasional. Penyidik menyita enam unit excavator dan empat unit dumptruck dari lokasi. Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai Rp48 miliar," ungkap Irhamni dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Menurut Irhamni, jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp3 triliun. Dia pun menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” ujar Irhamni.

Dia menambahkan, penegakan hukum dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang. Polri, kata dia, berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyusun langkah-langkah solutif serta program pemulihan bagi masyarakat.

"Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kami juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayahnya,” tutur dia.