tirto.id - Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menyiapkan anggaran sebesar Rp8,5 triliun untuk penuntasan kemacetan di ibu kota.
Hal tersebut diketahui dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.
Gembong meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI juga perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.
“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” kata Gembong melalui keterangan tertulis, Kamis (3/11/2022).
Pada kesempatan yang sama, Anggota Banggar lainnya, Taufik Zoelkifli menyarankan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan begitu, diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.
“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” ucapnya.
Anggota Banggar lainnya, Ismail mengungkapkan, kekhawatirannya akan postur anggaran yang dinilai tidak cukup untuk mengatasai kemacetan secara permanen.
Namun agar Pemprov DKI berhasil meminimalisir kemacetan, maka ia meminta tetap memprioritaskan pengembangan teknologi artificial intelligence yang berfungsi sebagai pembuat algoritma untuk menentukan lokasi akurat perpindahan kendaraan.
“Di sini ternyata ada restruktur yang cukup signifikan ya. Saya khawatirnya upaya untuk mengatasi kemacetan ini sifatnya konvensional. Padahal kita sudah mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi IT seperti penggunaan artificial intelligence, karena kita punya big data yang bukan sekadar mengumpulkan data, tapi bisa menghasilkan analisa,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD DKI lainnya, Eneng Malianasari menyampaikan, saat ini penyebab kemacetan bertambah parah di sejumlah titik akibat adanya jalur sepeda. Sebab, menurutnya tren pengguna sepeda sudah mulai turun, namun Dishub DKI terus memperpanjang jalur yang dinilai tidak efektif penggunaannya.
“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
