tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, optimistis pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, pada 2028 mendatang. Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi terkait anggaran untuk pembangunan IKN yang terhambat karena adanya pemblokiran.
"IKN ini setahu kami sampai sekarang, tetap target bawa Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil mengklaim hingga saat ini proses pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan koridor rencana yang telah ditetapkan. Walaupun Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat ini memblokir anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diperuntukkan bagi pembangunan IKN.
"Sudah tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan," kata Bahlil.
Dia menambahkan Kementerian PU telah memiliki strategi untuk dapat melanjutkan IKN, meskipun anggarannya diblokir. Tetapi, Bahlil enggan membeberkan rencana tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri PU, Dody Hanggodo.
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU. Jadi, kami nggak bisa juga terlalu mendalami, jangan merasa seperti karena Ketum partai semua ya ngerti, nggak juga," kata Bahlil.
Dia menjelaskan Presiden Prabowo telah memiliki sikap kebijakan tersendiri soal IKN. Sebab itu, Bahlil selaku menteri akan ikut setiap kebijakan yang diputuskan oleh Prabowo.
"Jadi, helicopter view-nya kan yang tau tentang bagaimana negara ke depan, itu kan dibawa pimpinan seorang presiden dan wakil Presiden," kata Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan seluruh anggaran kementeriannya yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara diblokir. Hal ini disebabkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 202, Kementerian PU dipangkas RP 81 triliun.
"Realisasi anggaran IKN, kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Kamis (6/2/2025).
Dody akan berdiskusi dan menghadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk mendapat tambahan dan membuka blokir anggaran. Dody menjelaskan bahwa dampak blokir anggaran juga berpengaruh pada sejumlah proyek seperti pembangunan jembatan dan jalan nasional.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Intan Umbari Prihatin
