tirto.id - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan belum ada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dipensiun dini selain dari yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Diketahui anggaran yang dibutuhkan untuk pensiun dini PLTU Cirebon I diperkirakan mencapai 250 juta dolar AS hingga 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun sampai Rp4,8 triliun.
“Hanya satu pensiun dini kok, yang saya sudah Cirebon, yang lainnya belum ada,” kata Bahlil ditemui usai acara Energi Mineral Forum 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Tak hanya itu, Bahlil juga memastikan beberapa PLTU batu bara tetap akan masih beroperasional. Meski demikian, akan ada rencana pengurangan dalam volume penggunaan batu bara.
“Batu bara tetap digunakan, tapi volumenya dikurangi,” ucapnya.
Wacana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia sempat kembali diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024 lalu.
Bukan hanya PLTU batu bara, Prabowo juga menekankan bahwa dalam 15 tahun ke depan seluruh pembangkit listrik berbasis fosil akan diberhentikan dan akan digantikan dengan pembangkit listrik energi terbarukan berkapasitas lebih dari 75 gigawatt. Sehingga, Indonesia dapat mencapai target emisi nol bersih (NZE) pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat.
Bahlil menyebut pensiun dini PLTU tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat tanpa adanya dukungan pembiayaan. Dia menyatakan untuk menuruti wacana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Masa kita disuruh paksa untuk memensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa membiayai? Dijanjimu (JETP) ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada. Zero,” ucap Bahlil beberapa waktu lalu.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id







































