tirto.id - Dalam rangka pengganyangan G30S, tokoh muda Nahdlatul Ulama, Subchan Zaenuri Echsan, ikut serta menggerakkan massa Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP-Gestapu). Tak hanya Subchan dan kaum lelaki, para santriwati pun ikut bergerak di sekitar halaman markas Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada hari-hari setelah 30 September 1965.
Pemuda-pemuda NU radikal yang dekat dengan Angkatan Darat, menurut catatan Greg Fealy dalam Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (1997: 72), mendukung pemakzulan Sukarno dan akhirnya berandil dalam menaikkan Soeharto sebagai Presiden RI. Kaum muda NU itu punya pandangan berbeda terhadap Sukarno dibanding pimpinan NU yang lebih tua.
Kala itu Panglima Kostrad adalah Mayor Jenderal Soeharto. Subchan tentu sering bertemu dengan sang panglima. Bagi santri macam Subchan, berdoa tentu merupakan sesuatu yang lazim dalam situasi macam apapun. Tapi itu seperti tidak berlaku bagi Soeharto. Menurut keterangan Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016: 116), dirinya "pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca Gestapu itu ditutup dengan doa."
Pada lain kesempatan, Subchan pernah bikin Soeharto tidak senang. Ketika Subchan menyampaikan rencana aksi pengganyangan PKI dan dari mulutnya terucap kata “insyaallah”, Soeharto merasa terganggu.
“Mengapa harus pakai Insya Allah?” tanya Soeharto seperti dicatat Salim Said.
Mendengar reaksi Soeharto, Subchan hanya bisa berkesimpulan dalam hati: “Wah, Soeharto ini memang abangan tulen.”
Di masa itu Soeharto lebih suka memosisikan diri sebagai abangan ketimbang sebagai pemeluk Islam yang saleh. Soeharto sendiri dapat ijazah setara SD kolonial di Schakel School milik Muhammadiyah. Tanpa lulus dari sekolah itu, Soeharto belum tentu bisa jadi sersan KNIL dalam hitungan tahun.
Utang Budi Dibalas Represi
Setelah Soeharto menjabat presiden, pengaruh Subchan, dan NU pada umumnya, diperlemah. Padahal Soeharto semestinya memiliki "utang budi" kepada Subchan. Bagaimanapun Subchan turut andil dalam memberantas PKI dan menaikkan Soeharto ke singgasana kekuasaan. Laode Ida dalam NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru (2004: 78) menyebut bahwa mulai awal 1970-an “intervensi pemerintah terhadap NU semakin tak terelakkan.”
Pada 5 Januari 1973 partai-partai Islam, tentu saja termasuk Partai NU, dipaksa berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di tubuh PPP, NU kemudian dilemahkan. Pada masa Djaelani "John" Naro jadi Ketua Umum PPP (1978-1989), seperti disebut Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994: 100), jatah kursi NU di DPR berkurang drastis menjelang Pemilu 1982.
“Pembersihan para anggota DPR NU yang vokal bukanlah satu-satunya balasan atas pendirian oposisional NU selama 1970an. Pemerintah-pemerintah lokal di seluruh tanah air memperlakukan anggota [NU] dengan penuh kecurigaan,” tulis Bruinessen (hlm. 101).
NU diberi pilihan jelas pada 1980-an: Oposisi atau akomodasi. Di dunia bisnis, para pengusaha yang berafiliasi dengan NU juga mengalami tekanan. Bruinessen menyebut “mereka tidak hanya tidak mendapat kontrak dari pemerintah, tetapi bahkan urusan-urusan bisnis swasta mereka pun sering dicampurtangani.”
NU akhirnya bercerai (mufaraqah) dengan PPP pada 1984. Seperti dulu NU keluar dari Masyumi pada 1952. Bedanya kali ini NU tak mau jadi parpol yang harus ikut pemerintah. Dalam Muktamar 1984 NU pun mengambil keputusan untuk kembali ke khitah 1926, yaitu kembali lagi menjadi organisasi sosial-keagamaan. Pada muktamar tersebut Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Menurut Jusuf Wanandi dalam Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (2012), Benny Moerdani ikut membantu Gus Dur dalam acara yang berlangsung di Situbondo tersebut.
Gus Dur Melawan
NU yang dipimpin Gus Dur tak seperti kebanyakan kelompok Islam yang keberatan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU, dengan khazanah fikih yang sangat kaya, bisa menerima Pancasila. Namun Soeharto tak mau begitu saja membiarkan NU. Gus Dur juga dimusuhi Soeharto karena sikap oposisionalnya.
Tapi Gus Dur berkawan dengan Benny Moerdani. Gus Dur tentu tahu dirinya bisa ditahan kapan saja oleh aparat daripada Soeharto. Ketika Gus Dur mengalami penahanan di era 1980-an, ia meminta kawan-kawannya memberi tahu Benny yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI (1983-1988). Gus Dur sendiri, setelah Peristiwa Tanjung Priok 1984 yang memicu krisis dalam hubungan antara pemerintah dengan kalangan Islam politik, mengajak Benny bersafari dari pesantren ke pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur—suatu usaha yang bisa membuat ABRI dan pemerintah tidak terlihat jahat di mata kaum santri.
Pada awal 1990-an Soeharto mulai merapat kepada kalangan Islam, terutama kelompok Islam "modernis", bukan kepada kelompok NU yang "tradisionalis". Soeharto merestui berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang tidak disambut positif oleh Gus Dur karena dianggap melanggengkan sektarianisme.
Pada 1 Maret 1992 Gus Dur hendak mengadakan Rapat Akbar di Istora Senayan, Jakarta sebagai bagian dari kampanyenya untuk menentang politik sektarianisme yang saat itu mulai tumbuh. Usaha Gus Dur itu dipersulit oleh aparat pemerintah dan bus-bus yang membawa ribuan warga NU dari luar Jakarta dihalangi. Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2017: 228-230) menyebut itu semua atas perintah daripada Soeharto. Akhirnya hanya 150.000-200.000 massa yang bisa hadir. Gus Dur pun merasa NU tak diberi kesempatan untuk menunjukkan visi Islam Indonesia yang anti-sektarianisme. Ia kemudian melontarkan kritik yang lebih keras kepada pemerintah.
“Dengan mencegah Nahdlatul Ulama mendapatkan legitimasi penuh atas pandangannya, tanggung jawab untuk mengorientasikan gerakan agama di Indonesia sekarang ini pindah ke tangan pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka dalam waktu 10 tahun kekuatan mereka yang tidak menerima ideologi nasional akan tumbuh dan akan mengancam Republik Indonesia dan Pancasila,” kata Gus Dur.
Soeharto pun kesal. Mendekati Pemilu 1992, Gus Dur menggaungkan kelompok diskusi dan pemikiran bernama Forum Demokrasi yang bikin Soeharto makin dongkol. Kekesalan Soeharto sampai membuat salah satu menantunya, Kolonel Prabowo Subianto, menghampiri Gus Dur dengan sebuah pesan khusus dari sang mertua.
“Prabowo memperingatkan Gus Dur agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Seandainya Gus Dur berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik maka ia harus menyetujui dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya,” tulis Barton (hlm. 230).
Prabowo juga mengatakan bahwa Soeharto dan tentara tak suka Gus Dur memimpin NU sekaligus Forum Demokrasi. Gus Dur diminta mundur dari salah satunya.
Dalam Muktamar NU 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, pemerintah mendukung "calon boneka" bernama Abu Hasan sebagai Ketua Umum PBNU untuk melawan Gus Dur. Robert Hefner dalam Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia (2000: 173) menyebut Gus Dur sadar akan dukungan yang diberikan Jenderal Feisal Tandjung, Jenderal R. Hartono, dan Siti Hardiyanti Rukmana kepada kandidat lawannya itu. Tapi Gus Dur berhasil menang dalam pemungutan suara yang ricuh dan panas.
Sejak itu Gus Dur lebih berhati-hati kala berhadapan dengan rezim Orde Baru dan memilih jalur perlawanan yang berbeda dari sebelumnya. Empat tahun setelah Muktamar Cipasung, Soeharto tumbang dan sisanya adalah sejarah.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
