tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai Rp496 triliun untuk dikucurkan selama awal 2024.
Anies menduga hal itu berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024, namun dia tak ambil pusing. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah cerdas dan tidak mudah dirayu dengan bansos maupun jaring pengamanan sosial lainnya.
"Rakyat kita sangat cerdas dan mereka akan memilih dengan hati nuraninya. Mereka tahu mana yang harus dipilih dan mereka tahu mana yang harus dipilah," kata Anies Baswedan di Deli Serdang, Kamis (1/2/2024).
Kritik juga disampaikan oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. Dia menyampaikan bahwa bansos terlalu politis karena dibagikan oleh presiden langsung.
Dirinya berpendapat bahwa pembagian bansos adalah pekerjaan kantor pos dan bisa didelegasikan oleh pejabat lainnya saat turun ke lapangan.
"Lewat kantor pos itu sudah cukup, bukan lagi Presiden yang berdiri di depan Istana. Lagian yang lewat depan Istana adalah orang mengendarai motor dan mobil masa mau dikasih beras," kata sosok yang akrab disapa JK tersebut.
Dia meminta Jokowi berhenti turun langsung membagikan bansos. JK menyebut hal itu merusak citra dan reputasi Indonesia di mata internasional.
“Sebaiknya jangan diulangi lagi. Memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” kata JK mengingatkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun atau nyaris setengah kuadriliun.
Dia menjelaskan bahwa angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp476 triliun.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
