Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Anies: Etika Dijunjung Tinggi

tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkap rasa hormatnya atas mundurnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, hal itu sebagai keputusan yang tepat demi menjaga integritas dan netralitas pejabat negara saat berkampanye.

"Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan baik kalau pimpinannya menjunjung tinggi etika menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," kata Anies di Madura, Rabu (31/1/2024).

Di sisi lain, kritik datang dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Menurutnya, peristiwa mundurnya Mahfud MD menjadi sinyal atas suasana Kabinet Indonesia Maju yang tak lagi solid.

"Tapi ini tentu harus jadi perhatian kita semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Artinya soliditas dipertanyakan," kata Cak Imin.

Cak Imin juga menyadari bahwa ada tiga menterinya yang masih berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Namun dia menyerahkan kebijakan apakah akan terus berada dalam kabinet atau mundur kepada setiap masing-masing individu.

"Saya serahkan kepada mereka-mereka," kata Cak Imin.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dirinya menyampaikan bahwa keberadaan menteri-menteri Nasdem dan PKB dalam kabinet dikarenakan konsesi politik yang telah dibuat di 2019.

Ahmad Ali menjelaskan bahwa pihaknya tak bisa menarik mundur para menteri dari kabinet kecuali diinstruksikan oleh Jokowi selaku presiden.

"Sekarang kalau partai mau menarik mereka (menteri), bagaimana cara menarik mereka? Cara menarik kewenangan bukan sama partai. Kewenangan itu sama Presiden," kata Ahmad Ali saat dihubungi.

Dia juga membandingkan dengan para menteri di PDIP yang masih ada dalam kabinet. Menurutnya, menteri Nasdem dan PKB sama dengan menteri-menteri dari PDIP.

"Jawabannya sama bahwa kabinet ini sudah dibentuk sejak 2019. Bahwa koalisi pemerintahan ini dibentuk oleh Jokowi, Nasdem, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Ini adalah tanggung jawab dan komitmen," kata Ahmad Ali.