Anggota DPRD Jakarta Sarankan UPT Parkir Dibubarkan

tirto.id - Anggota Komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyoroti persoalan parkir liar di Jakarta yang tidak kunjung tertangani dengan tuntas. Menurut Hardiyanto, salah satu penyebab parkir liar masih merajalela di Jakarta adalah buruknya kinerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran (UPT Parkir) Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dalam mengelola lahan parkir.

Bahkan, Hardiyanto menyarankan agar UPT Parkir Jakarta dibubarkan dan pengelolaan lahan parkir diserahkan kepada pihak swasta saja.

“Kalau ke depannya kami melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kami akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja,” kata Hardiyanto saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Hardiyanto juga mengkritik ketidaksiapan UPT Parkir dalam menjalankan sistem digitalisasi parkir yang telah diinstruksikan oleh Gubernur DKJ, Pramono Anung.

Terlebih lagi, saat melakukan rapat dengan pihak UPT Parkir, Hardiyanto mengaku angka target pendapatan yang disampaikan UPT Parkir kepada DPRD tidak masuk akal.

“Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja enggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi, target mereka cuma Rp30 miliaran setahun. Enggak mungkin,” ucap Hardiyanto.

“Kalau enggak mau ribet sih menurut saya, lelang ke swasta aja, bubarin aja UPT Parkir. Daripada pusing-pusing,” lanjutnya.

Meski begitu, dia menyebut tidak akan terburu-buru untuk merekomendasikan pembubaran UPT Parkir Jakarta itu. Untuk saat ini, Hardiyanto menyebut akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka terlebih dahulu.

“Kami evaluasi dulu, kami lihat dulu. Kami kan harus bertabayyun juga. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki. Tapi, kalau memang segini-gini terus ya kita akan rekomendasi dibubarin aja udah,” kata Kenneth.

Hardiyanto juga menyinggung kinerja Dishub Jakarta yang dinilainya tidak maksimal dalam menindak praktik parkir liar. Politisi PDIP itu turut menyarankan evaluasi terhadap pejabat terkait jika dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Kalau malas-malas, ya memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya, mungkin bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja,” ujar Kenneth.

Akibat dari maraknya praktik parkir liar di Jakarta ini, Hardiyanto menyebut ada potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang menurutnya mencapai angka triliunan rupiah.

“Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunanlah,” pungkasnya.