tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan anggaran untuk optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) Ibu Kota Nusantara (IKN), HPK tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara dan Pertahanan dan Keamanan (ASN dan Hankam), hunian vertikal dan modular TNI mencapai Rp8,05 triliun pada 2024. Anggaran tersebut termasuk juga digunakan untuk pembangunan 34 rumah tapak para menteri yang kini progresnya hampir mencapai 10 persen.
"Infrastruktur perumahan, rumah tapak jabatan menteri sebanyak 34 rumah, progresnya hampir 10 persen. Kemudian hunian Polri dan BIN 82 persen, hunian ASN progres 80 persen, dan hunian paspampres progres 63 persen. Dari 47 hunian perumahan ini, jadi rumah susun ini pada saat ini akan selesai 12 susun, nanti bertahap bulan September, Oktober, November dan selesai 100 persen pada akhir tahun ini," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Jika dirinci, pembangunan rumah tapak menteri yang memiliki luas lahan hingga 1.000 meter persegi dan luas bangunan mencapai 580 meter persegi membutuhkan anggaran senilai Rp519 miliar. Artinya, untuk masing-masing rumah tapak menteri membutuhkan dana sekitar Rp15,26 miliar.
Sementara itu, selain untuk pembangunan infrastruktur perumahan, total pagu Rp41,41 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, bina marga, serta cipta karya yang masing-masing sebesar Rp1,54 triliun, Rp18,91 triliun dan Rp12,91 triliun.
"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp41,41 triliun, progres pelaksanaan paket fisik IKN pada 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4 persen dengan rincian progres batch pertama yaitu pada tahun sebelumnya sebanyak 40 paket 91,4 persen, batch kedua sebanyak 31 paket 56,3 persen, dan batch ketiga sebanyak 33 paket 14 persen," jelas Basuki.
Dari paket itu, untuk pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai 1A KIPP yang masuk ke dalam infrastruktur sumber daya air telah rampung 100 persen. Pun dengan pembangunan 22 embung/waduk di KIPP yang juga telah selesai.
"Penanganan banjir Sungai Sepaku mencapai 51 persen. Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu," kata Basuki.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
