Anggaran Makan Gratis Dipotong Rp40 T, Menkeu Purbaya: Setuju!

tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung penuh langkah efisiensi ekstrem terhadap anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenkeu bahkan merestui pemangkasan pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Rp40 triliun menjadi Rp228,38 triliun, asalkan eksekusi program di lapangan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas gizi.

Purbaya bahkan menyatakan setuju jika pemotongan dilakukan sebesar Rp40 triliun atau bahkan lebih, asalkan program tetap berjalan dengan optimal.

"Ya, saya setuju [dipotong Rp40 triliun]. Apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya mengungkap Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, telah melaporkan rencana penghematan lebih lanjut dari program MBG yang dinilai cukup signifikan. Namun, ia menyerahkan pengumuman detail angka tersebut kepada BGN.

"Kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan," jelasnya.

Adapun, saat ini pagu anggaran BGN sudah dipangkas dari semua Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Purbaya pun mengungkapkan bahwa anggaran yang akan dipangkas akan jauh di bawah pagu anggaran terakhir.

"Bakal di bawah itu," tegasnya.

Lebih jauh, Purbaya menekankan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas gizi makanan yang diterima penerima manfaat. Justru, menurutnya, efisiensi dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan sumber daya manusia.

"Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi, yang jelas SDM-nya diperbaiki. Mungkin kalau nggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ," katanya.

Kerja Sama Pengawasan dengan Kemenkeu

Purbaya juga mengungkapkan bahwa BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan di daerah. Menurutnya, selama ini BGN kesulitan melakukan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

"Saya bilang begini, kalau begitu ya udah, yang mengurusi di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," jelasnya.

Kerja sama ini, lanjut Purbaya, atas permintaan Kepala BGN sendiri. Kemenkeu akan menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan program.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi orang saya, kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ucapnya.

Purbaya menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali setelah program berjalan. Masukan dari tim Kemenkeu di lapangan akan langsung disampaikan kepada Kepala BGN.

"Pasti kan mulai jalan, mulai minggu depan ada jalan. Saya pikir dua bulan sekali kita akan evaluasi. Di tempat kita, kita ngasih masukan ke kepala BGN. Ini permintaan kepala BGN juga. Jadi bukan saya mau ikut campur," ungkapnya.

Purbaya juga menyoroti seriusnya Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola dan efisiensi program MBG. Ia mencontohkan kasus kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum sebagai bukti komitmen tersebut.

"Fakta bahwa kepala yang sebelumnya masuk [penjara], itu kan artinya Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola dan efisiensi MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi nggak main-main itu. Jadi Bapak Presiden nggak main-main," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa akan ada penajaman anggaran BGN dari Rp268 triliun ke Rp228,38, atau turun sekitar Rp40 triliun. Pemotongan anggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme blokir pada dua Rencana Output (RO) anggaran.

“Di tahun ini pokoknya sisa pasca-penajaman Rp228,38. Ini nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan refocusing penerima manfaat itu mungkin bisa jadi akan berkurang,” ungkap Agustina.