Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi tuntutan mahasiswa terkait dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disuarakan dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6/2026). Menurut Qodari, pemerintah justru tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dan memperbaiki ketepatan sasaran belanja negara.
Qodari mengatakan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya berfokus pada penghentian pemborosan anggaran di berbagai sektor.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu (13/6/2026).
Qodari menjelaskan kebijakan efisiensi tersebut diwujudkan melalui penghematan pada sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Dia mengklaim langkah itu telah menghasilkan penghematan anggaran negara mencapai sekitar Rp300 triliun.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mengklaim berupaya menutup berbagai kebocoran yang selama ini dinilai merugikan negara. Salah satu langkah yang ditempuh, kata Qodari, ialah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” terangnya.
Kendati demikian, Qodari menilai tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk menerima kritik, masukan, dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” kata dia.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
