tirto.id - Sekretaris Jenderal DPR RI (Sekjen DPR RI), Indra Iskandar menjelaskan polemik anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen.
Indra menerangkan, pergantian gorden dan vitrase rumah dinas anggota DPR sudah diajukan sejak 2009 lalu akan tetapi anggarannya tidak mencukupi. “Tiga belas tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Sekjen DPR itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/3/2022).
Pengadaan gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang sangat jelas. “Dua kali saya rapat, adalah harus berasaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKSnya,” jelas dia.
“Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media, bocorin ke aparat hukum, seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan [ULP] di DPR bekerja secara profesional,” tegas Indra.
Indra menambahkan, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi.
“Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu, per rumahnya rata rata sekitar Rp80 juta sekian sama pajak Rp90 juta-an per rumah,” urai dia.
Lebih detail, kata Indra, komponen gorden di setiap rumah dinas akan dipasang di lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 untuk jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela tangga. Lalu di lantai 2 untuk jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur pekerja rumah tangga.
“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000. Nah, untuk Harga Perkiraan Sendiri [HPS], kami hitung include dengan PPN [Pajak Pertambahan Nilai] 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spefikasi teknis, serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” ujar dia.
“Jadi semua kegiatan itu disamping di-review oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT [Panitia Kerja Badan Urusan Rumah Tangga DPR]. Jadi 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” terang Indra.
Terkait anggaran pengaspalan yang nilainya Rp11 miliar, dia menjelaskan saat ini kondisi aspal di Kompleks Parlemen sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.
Di sisi lain, awal Oktober 2022 akan diselenggarakan Parliamentary Speakers' Summit negara-negara G20 (P20), yang dihadiri oleh 20 ketua parlemen dunia atau yang sama dengan Group of Twenty (G20) plus 20 negara lain atas undangan DPR.
“Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7.100 beton aspal,” sebut Indra.
Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh perapian infrastruktur sebelum Juli, sebab pada 16 Agustus 2022 akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegaraan presiden untuk urusan APBN tahun 2023.
“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing [pengendapan air] di gedung Nusantara dan yang lain,” pungkas Indra.
Merespons anggaran Rp48,7 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR dan Rp11 M untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai langkah DPR RI dan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI itu tidak tepat karena rakyat sedang susah.
“Di saat negara sedang sulit keuangan, dan di saat APBN juga minus. Utang negara membubung, maka mestinya pengadaan-pengadaan yang seperti di atas disetop dulu,” ungkap Ujang kepada Tirto, Senin (28/3/2022) malam.
“Rakyat sedang lapar, banyak yang tak punya pekerjaan dan tak bisa makan, butuh uluran tangan dari para anggota DPR yang terhormat,” imbuh dia.
Menurut Ujang, mempercantik tampilan wajah DPR dengan mengganti gorden dan pelapisan aspal hotmix bukanlah kebutuhan utama. Namun, membantu rakyat yang sedang sekarat itu yang utama.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa ada kecurigaan masyarakat jika anggaran tersebut dicurigai bisa diselewengkan itu wajar. Sebab, pihak kesetjenan DPR sendiri tak transparan. “Jika transparan anggaran detailnya dibuka ke publik, maka tak akan ada kecurigaan itu,” tutur Ujang.
“Jika pengadaannya benar maka mereka harus transparan. Jika tak transparan, maka rakyat akan mencurigai bahwa pengadaan tersebut diduga terjadi kongkalingkong,” tambah dia.
Ujang pun mengatakan masyarakat Indonesia harus mengawal anggaran untuk pengadaan itu agar tak terjadi penyimpangan atau korupsi. “DPR dan Kesetjenan harus transparan, karena rakyat juga perlu tahu dan paham terkait proyek tersebut,” tandas dia.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Maya Saputri
