Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyesalkan keputusan diteruskannya Kartu Tani secara masif di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Ia mengatakan, keputusan tersebut membuat banyak petani di daerah kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Kami ada pengalaman Pak Ketua, kemarin, yang tidak menggembirakan. Maaf, Kartu Tani. Kami tahan, jangan dilakukan langsung seluruh Indonesia. Tetapi setelah kami tidak menteri, dilanjutkan, apa yang terjadi? 20 persen saudara kita tidak bisa dapat pupuk," ujarnya dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).
Menurutnya penyaluran pupuk bersubsidi lewat Kartu Tani mengalami banyak permasalahan di lapangan. "Kenapa? Daerah remote area seperti Merauke, perbatasan, Kalimantan di pegunungan. Sulawesi pegunungan, tidak bisa akses karena tidak ada sinyal, tidak ada ATM di sana," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Sudaryono, mengusulkan penghapusan Kartu Tani yang sampai saat ini masih berlaku di Jawa Tengah. Penghapusan Kartu Tani tersebut dinilai penting demi menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi.
Usulan tersebut disampaikan Sudaryono kepada Menteri Koodinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Senin (31/12/2024).
Sudaryono mengatakan bahwa ketersediaan pupuk di Jawa Tengah tidak ada masalah. Menurutnya, yang perlu dievaluasi justru adalah penyaluran pupuk kepada petani.
"Terkait distribusinya, Pak Menko. Terkait pupuk ini, di Jawa Tengah sangat gaduh sekali. Saya kira perlu satu keputusan di mana tahun 2025 ini Kartu Tani untuk tidak diberlakukan lagi," usul Sudaryono.
Editor: Dwi Aditya Putra
