Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam bakal menarik bantuan dari pemerintah pusat jika Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tak sigap dalam penanganan dampak bencana di sektor pertanian.
Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.
Menurut Amran, kesigapan dalam penanganan bencana tersebut merupakan arahan Presiden yang perlu ditindaklanjuti secara cepat. "Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, seperti dikutip Antara, Selasa (14/4/2026).
Pernyataan ini disampaikan Amran untuk merespons lambatnya penanganan sektor pertanian terdampak bencana di Sumbar terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian sudah mencairkan bantuan pada Januari 2026 namun tidak terealisasi dengan baik.
Amran khawatir, jika pemerintah daerah tidak sigap dan serius menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, maka ketahanan pangan di daerah akan terdampak dan merugikan masyarakat.
"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menegaskan bahwa faktor birokrasi dan komunikasi menjadi penyebab lambatnya penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Ranah Minang. "Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.
Karena itu, saat di lapangan, ia berkomunikasi langsung dengan operator alat berat yang sedang mengeruk areal pertanian yang masih tertimbun material banjir bandang.
Kepada Mentan, operator alat berat mengakui bahwa pengerukan itu baru ia kerjakan sesaat sebelum kedatangan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tidak hanya itu, Mentan juga berdialog dengan salah seorang petani dan mendapati informasi yang sama.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung kepada masyarakat terutama warga yang selama ini mengandalkan sawah sebagai mata pencarian utama.
Padahal, saat ia bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam, Kementerian Pertanian langsung mencairkan bantuan pada Januari 2026. Namun, hingga kini penanganan masih jauh dari maksimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui, penanganan sektor pertanian pascabencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan birokrasi.
"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
