Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Alasan Partai Buruh Tak akan Koalisi dengan Parpol Lain di 2024

Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan parpol lain pada 2024, tapi tetap akan membuat kontrak politik dengan bakal capres.

Alasan Partai Buruh Tak akan Koalisi dengan Parpol Lain di 2024
Partai Buruh Belum Tentukan Capres yang akan didukung. (Tirto.id/Iftinavia Pradinantia)

tirto.id - Partai Buruh menegaskan tidak akan berkoalisi atau membuat komitmen apa pun dengan partai politik peserta pemilu yang setuju dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di kantornya pada Rabu (13/9/2023). “Konsekuensinya, Partai Buruh hanya akan membuat kontrak politik dengan para calon presiden,” kata dia.

Partai Buruh sebelumnya berencana mengumumkan bakal calon presiden yang diusungnya pada Rabu (13/9/2023). Namun, hal itu urung dilaksanakan. Ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan oleh Partai Buruh.

Iqbal menilai, sejauh ini bakal calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 masih belum menunjukkan keberpihakan kepada kaum buruh. "Mereka hanya fokus pada oligarki partai tanpa mempertimbangkan buruh. Padahal buruh memegang suara yang sangat besar yakni 6,5 juta hingga 10 juta suara," terangnya.

Ia menjelaskan sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan oleh Partai Buruh untuk para bakal calon presiden. "Sebagian besar berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan lingkungan," ucap Iqbal.

Terkait isu buruh atau ketenagakerjaan, yang diinginkan mereka adalah menaikkan upah buruh sebesar 15 persen, menghapus outsourcing, dan meminimalisir kontrak.

“Kontrak harus ada periode. Maksimal lima tahun. Kalau sudah lebih dari lima tahun, maka diangkat karyawan tetap, kalau tidak ya sudah dirumahkan saja,” ujar Iqbal.

Para buruh juga menginginkan kepastian upah untuk buruh perempuan yang lagi haid dan melahirkan. “Selama ini cuti melahirkan hanya 12 minggu, sementara aturan yang sudah disepakati organisasi buruh internasional, ILO 19 bulan. Jadi kami minta setidaknya pekerja perempuan bisa cuti selama 18 minggu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh akan menggelar rapat untuk menentukan nama capres yang akan didukungnya pada 9 Oktober mendatang.

“Kami akan rapat selama tujuh hari mulai dari 1 hingga 7 Oktober dan kemungkinan akan memutuskan satu capres pilihan buruh pada 8 dan 9 Oktober 2023," ungkap Iqbal. Pengumuman tersebut rencananya akan dilakukan di Stadion Gelora Utama Bunh Karno.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Iftinavia Pradinantia

tirto.id - Politik
Reporter: Iftinavia Pradinantia
Penulis: Iftinavia Pradinantia
Editor: Abdul Aziz