Alarm Bahaya Pelemahan Rupiah, Apa Dampak ke Ekonomi Indonesia?

tirto.id - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir tak hanya memicu kekhawatiran di lingkaran pemerintah, tetapi juga ekonom dan pelaku usaha. Tekanan ini dinilai menjadi alarm bagi pembuat kebijakan untuk segera melakukan pembenahan, terutama guna memulihkan persepsi investor terhadap kondisi perekonomian domestik.

Sebabnya jelas: pelebaran defisit anggaran hingga gonjang-ganjing pergantian deputi gubernur Bank Indonesia telah turut menjadi faktor pemberat tekanan. Ini diakui oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur pada Rabu (21/1/2026).

"Aliran modal asing keluar juga karena persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur," ujarya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) yang menjadi pangkal pelemahan rupiah paling kentara terlihat di pasar surat berharga negara (SBN). Tekanan tersebut menguat terutama pada periode ketika nama Thomas Djiwandono mencuat dalam bursa calon Deputi Gubernur BI.

Menurut Rendy, sosok berlatar belakang anggota partai politik itu berpotensi menimbulkan keraguan atas independensi BI—instansi moneter yang seharusnya diisi dengan sosok berkapasitad teknokratis.

Tak ayal, depresiasi mata uang Garuda—yang juga tengah terpukul akibat penguatan indeks dolar di tengah kekhawatiran meningkatnya tensi geopolitik—menjadi kian parah.

"Yang paling sensitif bukan hanya keputusannya, tetapi persepsi pasar apakah BI tetap berbasis data atau mulai terpengaruh kepentingan kekuasaan. Hal ini tentu pada muaranya juga akan ikut menentukan psikologis investor pada akhirnya," tutur Yusuf.

Derasnya aksi penjualan asing di pasar SBN membuat bank sentral harus bertindak cepat untuk mencegah kejatuhan rupiah lebih dalam. Kondisi ini, menurut Yusuf, juga memakan ongkos yang tak murah lantaran intervensi dilakukan, salah satunya, dengan membeli obligasi yang dilepas asing.

"Namun, ketika porsi SBN dipegang BI terus membesar, implikasinya mulai bergeser dari sekadar stabilisasi ke arah pembiayaan," urainya.

Penumpukan SBN di neraca BI ini, jelas Yusuf, berpotensi menekan posisi keuangan bank sentral, terutama jika suku bunga global kembali meningkat. Imbasnya, ruang gerak bank sentral untuk mengintervensi moneter akan menjadi kian sempit.

Sementara, operasi BI dipasar SBN harusnya bersifat counter-cyclical dan temporer, dengan fokus utama pada stabilisasi pasar. "Sambil pemerintah memperkuat basis investor domestik dan disiplin fiskal. Dengan begitu BI tidak menjadi pembeli utama permanen, tapi tetap sebagai penjaga stabilitas pasar," tuturnya.

Di sisi lain, sentimen pasar terhadap kebijakan pro-stabilitas BI juga dipengaruhi oleh output dari kebijakan moneter. Jika porsi kepemilikan surat berharga pemerintah oleh BI makin dominan, investor dikhawatirkan akan melihat kebijakan tersebut tak lagi sebagai langkah stabilitas, melainkan menyeret bank sentral ke dalam pembiayaan program pemerintah.

"Pasar bisa membaca bahwa BI bukan hanya menjaga pasar, tapi ikut menutup kebutuhan fiskal. Di situ muncul risiko monetisasi utang, di mana likuiditas bertambah dan pada fase ekonomi tertentu bisa mendorong inflasi," sambung dia.

Inflasi hingga Membengkaknya Subsidi

Sementara itu, di sektor riil, pelemahan rupiah memberikan efek besar ke berbagai industri—terutama yang bergantung terhadap impor. Yusuf menuturkan, dampak cukup berat akan dirasakan oleh sektor otomotif dan elektronik yang mengandalkan impor untuk memenuhi barang modal.

Dengan membayar dolar yang lebih mahal, industri di sektor tersebut mau tak mau harus mengambil pilihan dilematis: antara menaikkan harga atau efisiensi memangkas belanja.

Di luar sektor manufaktur, tingginya harga dolar juga akan mengerek inflasi komoditas pangan yang rantai pasoknya masih belum mapan di Indonesia.

"Misalnya tahu, tempe, dan pakan ternak, karena kedelai dan gandum impor, jadi lebih mahal dan berisiko mendorong inflasi pangan," sebut Yusuf. "Farmasi pun terkena imbas karena obat dan alat kesehatan banyak berasal dari luar negeri," lanjut dia.

Meski demikian, tantangan pelemahan nilai tukar rupiah tak hanya dihadapi sektor usaha, melainkan juga pemerintah. Pasalnya, dalam pengelolaan fiskal, pemerintah telah menetapkan target nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 sebagai asumsi makro penyusunan budget negara.

Melesetnya realisasi nilai tukar dari target tersebut, kata Yusuf berujar, dapat mempengaruhi postur belanja negara dan membuat pemerintah perlu mengotak-atik ulang APBN.

Salah satu contohnya adalah subsidi energi, yang memiliki multiplier effect sangat besar bagi perekonomian. Dalam hal BBM, misalnya, terdapat potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi mengingat indonesia adalah net importir minyak.

Kini, besarnya beban subsidi akan sangat tergantung pada pergerakan harga minyak global. Jika lonjakan harga terjadi—yang dipengaruhi berbagai hal seperti permintaan dan produksi, serta eskalasi geopolitik—belanja subsidi pemerintah akan kian sulit dikontrol.

"Selama harga minyak terkendali, risiko lonjakan subsidi BBM masih bisa dikelola, tanpa harus langsung mengganggu fiskal atau harga BBM di dalam negeri," sebutnya.

Senada dengan Yusuf, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mencemaskan laju depresiasi rupiah sepekan terakhir. Sebab, dampaknya bisa berujung pada pelebaran defisit anggaran dan beban utang.

Berdasarkan estimasi Bright Institute yang dihitung dari realisasi sementara APBN 2025, utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp9.645 triliun per akhir Desember 2025, naik dari posisi akhir 2024 yang sebesar Rp8.813 triliun.

Estimasi ini mendorong rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 40.5 persen, atau level yang hampir menyamai rekor tertinggi pada masa pandemi Covid-19.

“Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal. Bunga dan cicilan utang makin memperlebar defisit APBN,” katanya kepada Tirto, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, defisit APBN berpotensi melebar ke kisaran 3,1-3,2 persen, di atas ambang batas defisit yang dipatok sebesar 3 persen seperti diatur Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Sejumlah dampak makroekonomi dan pelebaran defisit ini, sambung Bhima, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah. “Defisit APBN bisa melebar ke 3,1-3,2 persen memicu revisi UU Keuangan Negara dan makin menurunkan trust investor,” ujarnya.

Pemerintah sendiri mencatat bahwa bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka ini melampaui outlook 2,78 persen dan jauh di atas target APBN 2025 uanh sebesar 2,53 persen.

Bhima menjelaskan bahwa efek pelemahan rupiah bersifat berantai dan multidimensi. Di sisi fiskal, sekitar 28,5 persen dari total utang pemerintah berdenominasi valuta asing, dengan mayoritas dalam dolar AS.

Depresiasi rupiah akan secara otomatis membengkakkan nilai pokok utang dan pembayaran bunganya dalam satuan rupiah, sehingga menyedot lebih banyak anggaran. Pada 2025 saja, pembayaran bunga utang telah diperkirakan mencapai Rp514 triliun.

Untuk mencegah skenario tersebut, Bhima menyampaikan sejumlah rekomendasi mendesak. Ia menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan investor, salah satunya dengan menjaga independensi otoritas moneter.

“Pulihkan trust investor dengan mengembalikan independensi Bank Indonesia. Batalkan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah didorong untuk secara serius mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi, serta menghentikan program-program yang dianggap pemborosan anggaran. Di sisi penerimaan, membuka pasar ekspor baru ke kawasan seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Selatan dinilai penting untuk meningkatkan devisa.

“Buka kran ekspor ke negara alternatif seperti Timur Tengah, Asia Selatan dan Amerika Selatan,” ucapnya.