tirto.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim ada banyak anak muda atau generasi milenial yang belum tergabung dalam fasilitas kesehatan mereka. Padahal, dari keikutsertaan anak muda itulah BPJS Kesehatan berharap ada tambahan iuran yang mampu meringankan mereka dalam menolong para peserta yang sakit atau membutuhkan.
“Inilah tantangan kita bersama. Kalau yang sehat tidak masuk ke sistem, maka beban BPJS Kesehatan dalam menolong yang sakit, makin lama makin besar,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso di kawasan Senopati, Jakarta pada Senin (20/8/2018).
Kemal menyebutkan para anak muda yang selama ini belum tersentuh layanan BPJS Kesehatan ialah mereka yang bekerja di sektor informal. Ia pun mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan rintisan (startup) atau ladang kerja yang banyak diminati milenial dalam mengakses fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan belum tinggi.
Kendati demikian, Kemal mengklaim tidak menyiapkan strategi khusus guna menarik kalangan anak muda tersebut. Kemal menyebutkan pihaknya hanya akan mengandalkan sosialisasi yang dilakukan secara mandiri, serta tidak akan bergantung pada kampanye dari pemerintah.
Selain melirik ceruk anak muda, Kemal juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tengah mempertimbangkan untuk menjangkau anggota koperasi. Oleh karena masyarakat Indonesia yang tergabung dalam koperasi relatif banyak, BPJS Kesehatan memperkirakan langkah tersebut bisa meningkatkan jumlah iuran yang masuk.
Sampai dengan saat ini, Kemal mengakui bahwa jumlah iuran yang masuk dari para peserta mencapai 55 persen. Apabila semakin banyak anak muda dan anggota koperasi yang tergabung, maka persentase tersebut dapat semakin besar. Dengan demikian, Kemal mengatakan bahwa kecenderungan BPJS Kesehatan dalam bergantung kepada APBN bisa menurun.
“Karena dari sisi iuran BPJS Kesehatan ini sebetulnya menarik, dari sisi pengeluarannya pun sama menariknya. Terkait dengan pengeluaran itu, kami memohon agar perbankan bisa berperan lebih jauh dalam memberikan fasilitas kepada rumah sakit,” jelas Kemal.
Adapun Kemal berharap pembiayaan dari perbankan itu dapat membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Menurut Kemal, hal tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas rumah sakit agar berjalan baik.
Pada periode 2014 sampai dengan 2017, total penerimaan yang diraup BPJS Kesehatan dari pemerintah dan masyarakat telah mencapai Rp325 triliun. Sedangkan di sepanjang 2017 sendiri, beban JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sudah diaudit tercatat sebesar Rp84,4 triliun.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
