tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) mendukung penerapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia.
"GBHN merupakan suatu hal yang sangat penting dalam UU. Karena GBHN itu adalah suatu produk UU," kata Aburizal Bakrie saat menghadiri acara bertajuk "Konvensi Nasional tentang Haluan Negara", di Balai Sidang Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Antara melaporkan acara tersebut dihadiri beberapa tokoh nasional antara lain Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid.
Terkait dengan penerapan GBHN, ARB menyatakan panduan jangka panjang itu sangat diperlukan sehingga semua pembangunan dapat berjalan secara jangka panjang bukan diubah sesuai kehendak presiden setiap lima tahun sekali.
Oleh karena itu, kata ARB, Partai Golkar sangat mendukung GBHN sebagai pintu masuk dari perubahan UUD 1945.
"Kami yakin pada saat reformasi ada hal yang perlu dilakukan perbaikan, sehingga sampai dilakukan empat kali perubahan UUD itu. Ternyata batang tubuh daripada UUD itu sudah tercabut dalam mukadimah UUD 1945, yang di dalam tercantum tentang butir-butir Pancasila," katanya.
Hal itu, menurut dia, yang membuat Indonesia saat ini harus memperbaiki GBHN untuk kembali hidup berbangsa dan berPancasila. (ANT)
