Menuju konten utama

1.294 Warga Dievakuasi karena Aktivitas Gunung Merapi Meningkat

BNPB mencatat seribuan warga dievakuasi ke pengungsian di Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.

1.294 Warga Dievakuasi karena Aktivitas Gunung Merapi Meningkat
Sejumlah relawan mengevakuasi warga yang sakit menuju ke tempat pengungsian di kawasan lereng Gunung Merapi Desa Keningar, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2020). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc.

tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.294 warga telah dievakuasi ke empat kabupaten lantaran aktivitas Gunung Merapi terus meningkat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan seribuan warga dievakuasi ke pengungsian di Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.

“Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui,” kata Raditya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020) malam, dikutip dari Antara.

Para warga paling banyak dievakuasi ke Kabupaten Magelang dengan total 835 warga, Sleman 203 warga, Boyolali 133 warga, dan Klaten 123 warga. Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).

Raditya menjamin kebutuhan makanan dan minuman para warga terpenuhi. Para sukarelawan di lokasi evakuasi terus membantu untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti sayuran, kemudian memasak makanan di dapur umum atau pun di mobil dapur lapangan. Pos pendukung di tempat penampungan juga selalu siap untuk memberikan pelayanan seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam.

"Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat, tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya," ujar dia. ​

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Raditya, terus membantu pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi untuk memenuhi kebutuhan warga.

Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat. Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya, maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.

Raditya mengatakan BPBD juga terus mengevaluasi apabila kondisi semakin kritis. Mulai dari jalur dan transportasi saat evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol kesehatan.

Baca juga artikel terkait PENGUNGSI MERAPI

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan