Masuk tirto.id
tirto.id - Sebanyak satu juta warga Uni Eropa memberikan tanda tangan untuk sebuah petisi bertajuk “Justice for Palestine” yang menuntut Uni Eropa agar lepas dari Israel. Petisi yang diluncurkan pada Januari 2026 lalu ini diteken oleh warga dari 10 negara Uni Eropa.
Dalam kampanye “Justice for Palestine”, mereka tidak hanya memenuhi syarat minimum 7 negara, bahkan melampaui hingga 10 negara anggota. Ini berarti dukungan terhadap inisiatif tersebut relatif luas dan tersebar di berbagai wilayah Uni Eropa, sehingga memperkuat legitimasi politiknya.
Gerakan “Justice for Palestine” ini dipimpin oleh Aliansi Kiri Eropa dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil serta kelompok pro-Palestina di seluruh Eropa.
Tujuan utama mereka adalah mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan EU-Israel Association Agreement, yaitu perjanjian kerja sama ekonomi dan politik antara Uni Eropa dan Israel yang telah berlaku sejak tahun 2000.
Para penggagas menilai bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia, yang sebenarnya menjadi dasar utama perjanjian tersebut.
Dalam pernyataannya, para penyelenggara menegaskan bahwa dukungan lebih dari satu juta warga mencerminkan tekanan publik yang kuat agar Uni Eropa mengambil sikap tegas terhadap isu Palestina.
"Satu juta orang telah berbicara: Uni Eropa harus sepenuhnya menangguhkan Perjanjian Asosiasinya dengan Israel – Uni Eropa harus menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan keterlibatannya dengan genosida Israel," kata penyelenggara dalam sebuah pernyataan dikutip Anadolu Anjasi (14/4/2026).
Kelompok ini bahkan menargetkan peningkatan dukungan hingga 1,5 juta tanda tangan untuk memperkuat legitimasi politik gerakan ini.
Karena telah memenuhi syarat, Komisi Uni Eropa akan memeriksa petisi tersebut. Namun, mereka menyatakan bahwa meskipun ambang batas telah tercapai dan proposal wajib ditinjau, tidak ada kewajiban hukum bagi Komisi untuk mengubahnya menjadi Undang Undang.
Hubungan Uni Eropa dan Israel Disebut Mulai Kandas
Hubungan antara Uni Eropa dan Israel saat ini berada dalam kondisi tegang. Ketegangan ini mulai meningkat sejak pemerintahan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu membentuk koalisi paling kanan dengan kebijakan kontroversial seperti reformasi peradilan dan wacana aneksasi wilayah Tepi Barat sedangkan Eropa umumnya memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari Palestina.
Situasi semakin memburuk setelah pecahnya perang antara Israel dan Hamas pada Oktober 2023, yang memicu operasi militer besar-besaran Israel di Gaza.
Banyak negara Eropa mengkritik keras tindakan ini karena dampaknya terhadap warga sipil, sehingga memperdalam jarak diplomatik. Sebagai bentuk tekanan, Komisi Uni Eropa bahkan sempat mengusulkan pembatasan akses Israel ke program riset utama Uni Eropa, Horizon Europe.
“Dalam hal hubungan dengan Negara Israel, Israel masih memiliki banyak kontribusi bagi Uni Eropa, terutama dalam hal inovasi, khususnya di industri keamanan dan pertahanan, yang dibutuhkan Eropa. Hubungan dengan pemerintah Israel saat ini jelas telah hancur,” kata Dr. Maya Sion-Tzidkiyahu, direktur Program Hubungan Israel-Eropa di Institut Mitvim dan dosen di Forum Eropa Universitas Ibrani, kepada The Media Line dikutip The Jerusalem Post (13/4/2026).
Spanyol, di bawah kepemimpinan Pedro Sanchez, menjadi salah satu pengkritik paling vokal dan mendorong penangguhan kerja sama Uni Eropa dengan Israel.
Selain Spanyol, Prancis juga mengambil langkah konkret seperti membatasi kerja sama militer dengan Israel.
Sebaliknya, negara seperti Hungaria di bawah Viktor Orban selama ini justru melindungi Israel dari tekanan Uni Eropa dengan menggunakan hak veto, meskipun situasi ini bisa berubah setelah Orban kalah dalam Pemilu.
“Eropa akan terus mengkritik Israel, tetapi juga akan terus tidak mengambil tindakan besar terhadap Israel. Namun, Israel tidak dapat mengabaikan Eropa, karena Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel dan keduanya memiliki hubungan budaya dan pariwisata yang luas. Peran utama Uni Eropa adalah finansial, dan itu adalah satu-satunya alat yang dimilikinya untuk digunakan terhadap Israel,” papar Olga Deutsch, wakil presiden NGO Monitor.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
