Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Yusril menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau orang demo sih kami enggak larang ya. Silakan saja beri aspirasi membubarkan DPR, membubarkan MPR," ucap Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (25/8/2025) sebagaimana dikutip Antara.
Yusril mengatakan, setiap orang boleh menyuarakan kehendak dan keinginan dalam sebuah negara demokrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu hukum.
"Dalam negara demokrasi, semua proses itu kita harus hormati," ujarnya.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum memonitor demo di depan DPR. Ia mengaku, pemerintah berkonsentrasi pada pemberian penghargaan kepada 141 tokoh penerima tanda jasa dan tanda kehormatan.
“Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa,” ujarnya kepada wartawan Istana.
Aksi unjuk rasa di Gedung DPR diinisiasi oleh gerakan yang mengatasnamakan Revolusi Rakyat Indonesia, dengan tuntutan antara lain pembubaran DPR, penolakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
Setelah aksi berlangsung sejak pagi hari, petugas kepolisian menembakkan meriam air (water cannon) untuk menghalau massa aksi unjuk rasa yang mulai anarkis dengan melempari petugas di depan Gedung DPR/MPR/DPD.
Pantauan di lokasi sekitar jam 12.50 WIB, petugas kepolisian terus memukul mundur massa aksi dengan menyisir Jalan Gatot Subroto.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan bahwa rapat di DPR tetap digelar meski situasi aksi unjuk rasa di luar kompleks parlemen, Jakarta, Senin siang, dalam kondisi yang "memanas".
Dia menyampaikan hal tersebut ketika membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran. Rapat itu mengundang Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
"Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini, walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas," kata Dave.
Menurut dia, situasi yang memanas tersebut jangan sampai menyurutkan niat dan amanat dalam menunaikan tugas untuk bangsa dan negara.
