Yang Lumpuh akibat Hujan Abu Gunung Anak Krakatau

tirto.id - Ketika langit di atas Selat Sunda berubah kelabu, roda kehidupan di bawahnya perlahan mulai tersendat. Gulungan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau nyatanya tidak sekadar membatalkan ratusan jadwal penerbangan di bandara internasional. Selimut debu turut mengubur semangat para pedagang kecil yang mengais rezeki dari kantin sekolah.

Sektor penerbangan mulai mengalami gangguan setelah erupsi menerus pada Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 23.07 WIB. Penutupan bandara mulai dilakukan secara bertahap ketika sebaran abu memasuki jalur penerbangan. Hingga Senin (7/9/2026), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terdapat delapan bandara yang ditutup akibat abu vulkanik.

Sejumlah bandara yang ditutup tersebut yaitu Soekarno-Hatta, Tangerang; Halim Perdanakusuma, Jakarta; Radin Inten II, Lampung; Husein Sastranegara, Bandung; Budiarto, Curug; Pondok Cabe, Tangerang Selatan; Muhammad Taufiq Kiemas, Pesisir Barat; dan Atung Bungsu, Sumatra Selatan. BMKG menyebut penutupan dilakukan berdasarkan pemantauan sebaran abu dan hasil paper test.

Penutupan sejumlah bandara ini berdampak pada roda ekonomi dan menimbulkan kerugian. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Susanto, mengatakan bahwa berdasarkan simulasi gangguan sedang selama satu hari di wilayah Soekarno-Hatta dan Radin Inten II kerugian maskapai dapat mencapai sekitar Rp10 miliar hingga Rp19 miliar.

"Total potensi kerugian per hari Rp10 hingga Rp19 miliar. Jika berlangsung selama satu minggu Rp70 miliar hingga Rp130 miliar. Ini belum termasuk reputasi dan hilangnya booking di masa depan," kata Bayu saat dihubungi, Senin.

Bayu menjelaskan, kerugian tersebut berasal dari hilangnya pendapatan akibat pembatalan penerbangan. Selain itu, maskapai juga harus menanggung biaya tambahan untuk bahan bakar dan memberikan kompensasi kepada penumpang, seperti makanan, pengembalian uang, pengalihan jadwal, atau bahkan akomodasi apabila gangguan berlangsung lama.

Kata Bayu, dampak tersebut tak berhenti pada satu penerbangan saja. Katanya, dalam industri penerbangan, keterlambatan satu pesawat dapat menimbulkan efek domino. Pesawat yang terlambat tiba tidak bisa langsung digunakan untuk jadwal penerbangan berikutnya. Akibatnya, gangguan dapat merembet ke beberapa rute dalam satu hari.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan, pesawat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik juga berpotensi menghadapi biaya perawatan tambahan. Dia menyebut, abu vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat sehingga pemeriksaan khusus perlu dilakukan untuk memastikan kondisi pesawat tetap aman.

Dia menegaskan bahwa dampak ini dapat semakin meluas apabila aktivitas Gunung Anak Krakatau berlangsung lama. Perubahan angin dapat membuat sebaran abu berpindah ke wilayah udara lain dan mengganggu lebih banyak bandara. Selain penerbangan domestik, konektivitas internasional dan pengiriman kargo juga dapat terdampak.

Kata Bayu, dengan dampak yang terjadi pada sektor penerbangan, akan mempengaruhi sektor lainnya seperti pariwisata di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan kunjungan. Bahkan, dia menyebut, kegiatan bisnis dan distribusi logistik juga dapat terganggu apabila jadwal penerbangan tidak berjalan normal.

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyebut lembaganya telah menerbitkan sebanyak 39 dokumen Significant Meteorological Information (SIGMET). Penerbitan dilakukan sejak erupsi pertama Gunung Anak Krakatau pada 4 September 2026.

SIGMET terbaru pada pukul 06.30-09.30 WIB, mencatat sebaran abu vulkanik teramati pada ketinggian hingga 15.000 kaki atau 4,57 km. Sebaran abu bergerak ke arah barat dengan kecepatan 15 knot dan intensitas yang konsisten.

Berdasarkan hasil monitoring pada lapisan dari permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki atau 4,57 km, abu vulkanik meluas ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran abu mencakup sebagian Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, dan Bengkulu, serta perairan sekitarnya dan Samudra Hindia di sebelah barat wilayah tersebut.

Sementara pada lapisan dari permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki atau 15,24 km, abu vulkanik teramati lebih jauh di Samudra Hindia sebelah barat hingga barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten serta menjauhi wilayah Indonesia.

Sebaran abu vulkanik di udara berdampak langsung dan mengganggu keselamatan penerbangan. Hasil pengujian paper test pada pukul 07.00 WIB mengonfirmasi indikasi positif keberadaan abu vulkanik di sejumlah bandara.

Untuk merespons kondisi tersebut, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) hingga pukul 08.30 WIB yang menginstruksikan otoritas untuk menutup sementara delapan bandara hingga pukul 18.00 WIB. Sementara, BMKG memastikan jalur penyeberangan Selat Sunda dalam kondisi aman dan mengimbau agar masyarakat tetap tenang.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Sunyinya Kantin Sekolah dan Mandeknya Ekonomi Akar Rumput

Bukan hanya pada sektor penerbangan saja, kerugian ekonomi juga dirasakan oleh sejumlah pelaku UMKM. Salah satunya, Nurhayatih, seorang penjual dimsum di salah satu sekolah dasar di Tangerang Selatan. Dia mengaku telah menyiapkan dagangannya, namun harus merugi lantaran kegiatan belajar mengajar ternyata dilakukan secara daring.

"Saya udah ngukus dimsum buat di kantin, ternyata sekolahnya dari rumah, kebetulan anak saya juga sekolah di situ, tapi telat baca informasi jadi baru tau pas dimsumnya sudah dikukus," kata Nurhayatih saat ditemui.

Sebagai wali murid, Nurhayatih juga mengaku khawatir dengan kondisi saat ini. Meski wilayah Tangerang Selatan mengalami dampak yang tak terlalu buruk atas erupsi yang terjadi, dia tetap merasa takut anaknya yang memiliki penyakit asma kondisinya akan semakin parah.

Sementara, dia juga mengkhawatirkan soal kegiatan belajar yang dilakukan secara daring atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Nurhayatih khawatir jika erupsi terus terjadi, dan belajar terus dilakukan dari rumah, kualitas belajar anaknya dapat terganggu.

"Semoga gak lama-lama ya erupsinya, kasian anak-anak kalau belajar di rumah gak fokus," ujar Nurhayatih.

Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan PJJ memang berpotensi menurunkan kualitas belajar mengajar. Katanya, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

"Tentunya, setiap anak kan berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dengan adanya PJJ ini, ada kemungkinan menurunnya kualitas belajar mengajar," kata Avianto saat dihubungi, Senin.

Menakar Nilai Kerugian Tersembunyi di Balik Layar Gawai

Avianto mengatakan, kegiatan PJJ ini tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada kerugian ekonomi. Dia menyebut, kerugian ekonomi harus dicek terlebih dahulu termasuk pada sektor pendidikan dan sektor lainnya seperti transportasi, kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Namun kerugian ekonomi ini perlu dicek dari kerugian transportasi akibat bandara tidak beroperasi, kendala warga yang tidak bisa keluar rumah terutama yang memiliki penyakit kronis, sektor pendidikan dan sebagainya," tutur Avianto.

Kebijakan PJJ ini diberlakukan berdasarkan aturan dari Pemerintah Daerah terdampak abu vulkanik. Sejumlah daerah tersebut termasuk Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Di Banten, PJJ diberlakukan pada hari Senin hingga terdapat pemberitahuan lebih lanjut.

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesia Institute (TII), Putu Rusta Adijaya, mengatakan sulit untuk menghitung kerugian ekonomi akibat kebijakan PJJ. Kerugian ekonomi harus dihitung biaya langsung seperti tambahan penggunaan internet, listrik, atau perangkat belajar yang belum dimiliki oleh siswa.

"PJJ ada potensi menghilangkan produktivitas orang tua juga karena mereka harus mengawasi anak, membantu belajar, mengurangi jam kerja mereka. Tapi, kebanyakan, orang tua pun tidak akan pernah perhitungan selama anak mereka bisa lebih baik. Di sisi lain, dampak lain seperti learning loss juga digital fatigue juga harus dipertimbangkan," kata Rusta saat dihubungi, Senin.

Dia mengatakan, kerugian lainnya pada sektor pendidikan terutama kebijakan PJJ adalah adanya kehilangan omzet dan food waste pada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak dimakan oleh para siswa. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan program MBG di tengah kondisi saat ini dan mengalihkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses belajar.

Rusta mengatakan, sektor yang paling terpukul atas bencana erupsi adalah sektor transportasi udara dalam jangka pendek. Kerugian ini bukan hanya dialami oleh maskapai tetapi pada ekosistem penerbangan termasuk bandara pariwisata, hotel, dan layanan lainnya. Setelah itu, kerugian dapat dihitung pada sektor pendidikan, kesehatan, perikanan dan lain-lain.

Sementara itu, Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan bahwa kerugian akibat PJJ bisa dihitung lebih luas daripada biaya internet. Katanya, terdapat direct cost dan opportunity cost.

Dia mengatakan yang termasuk dalam direct cost adalah biaya internet, perangkat, listrik dan kebutuhan pembelajaran digital. Kemudian, opportunity cost mencakup waktu orang tua yang harus mendampingi anak sehingga produktivitas berkurang. Sementara, kerugian distribusi MBG, tutupnya kantin, dan gangguan pekerja informal dari aktivitas sekolah sehingga kehilangan penghasilan termasuk pada economic loss.

Sejalan dengan Rusta, Ronny mengatakan bahwa komponen yang lebih penting pada kebijakan PJJ adalah learning loss yang membuat kualitas belajar menurun dan berpotensi menurunkan human capital dan produktivitas tenaga kerja di masa depan.

"Karena itu, saya menyarankan kalkulasi dalam tiga lapis, yakni biaya tambahan PJJ, kehilangan pendapatan atau produktivitas selama PJJ, dan potensi kehilangan human capital akibat learning loss," kata Ronny saat dihubungi, Senin.

"Untuk MBG, yang dihitung bukan hanya nilai makanan yang tidak tersalurkan, tetapi juga biaya distribusi yang terhenti, pendapatan pelaku usaha penyedia makanan yang hilang, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lokal," imbuhnya.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Lapis-lapis Parameter untuk Menghitung Dampak Erupsi

Hingga saat ini, belum terdapat perhitungan kalkulasi total kerugian akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Namun, Rusta mengatakan terdapat beberapa komponen yang harus dihitung untuk menentukan kerugian ekonomi dari bencana erupsi ini.

"Pertama, kerusakan langsungnya, misalnya kerusakan ke aset fisik seperti rumah, bangunan, UMKM, kendaraan roda empat dan roda dua, sekolah, faskes, dan lain-lain," ucap Rusta.

Kedua, harus dihitung komponen kehilangan aktivitas ekonomi seperti pembatalan booking penerbangan, hotel, dan restoran serta pekerja yang terkendala. Kemudian, harus dihitung pula biaya penanganan, adaptasi, restorasi, seperti biaya pembersihan abu, masker, dan perlindungan kesehatan.

"Keempat, itu ada hal yang sulit dihitung secara ekonomi karena sulit untuk dikuantifikasi dan diuangkan, misalnya, waktu yang hilang karena produktivitas turun, gangguan kesehatan pernapasan, kecemasan karena takut, dan lain lain," tutur Rusta.

Ronny dari ISEAI mengatakan bahwa jika ingin menghitung kerugian ekonomi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, komponen pertama yang harus dihitung adalah kerugian langsung atau physical damage, seperti kerusakan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, kendaraan, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta aset usaha.

Kemudian, komponen lainnya yang harus turut dihitung adalah loss of income seperti tutupnya toko, penghentian produksi, perjalanan wisata batal, nelayan tidak melaut, penerbangan terganggu, dan distribusi barang yang terhambat. Kelompok komponen ketiga yaitu penanganan pemulihan, evakuasi, pembersihan abu, layanan kesehatan, rehabilitasi infrastruktur, bantuan sosial, biaya pemerintah, serta recovery dunia usaha.

Lebih dari itu, Ronny mengatakan, terdapat komponen yang jarang terlihat yaitu kehilangan jam kerja, gangguan pendidikan, penurunan produktivitas, tambahan biaya transportasi dan internet, hingga gangguan rantai pasok.

"Jadi secara sederhana, total economic loss jangan hanya dihitung dari berapa aset yang rusak, tetapi juga berapa output dan pendapatan yang hilang selama aktivitas ekonomi terganggu. Bahkan perlu dibedakan antara gross loss dan net loss, karena sebagian aktivitas ekonomi bisa pulih atau bergeser ke periode berikutnya," ucap Ronny.

Dia mengatakan, pada sektor kesehatan, perhitungan kerugian ekonominya dapat mencakup biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan serta productivity loss. Meski begitu, perhitungan pada sektor kesehatan jangan hanya mengalikan jumlah orang terdampak dengan pendapatan rata-rata. Penghitungan juga harus dilihat berapa hari kerja yang benar-benar hilang akibat erupsi ini.

"Harus dilihat berapa hari kerja yang benar-benar hilang, sektor pekerjaannya, tingkat produktivitas, dan apakah pekerjaan tersebut bisa digantikan atau dilakukan secara remote," tutur Ronny.

Dia menegaskan, ukuran yang paling tepat untuk menghitung kerugian ekonomi adalah total economic distribution agar respons kebijakan tidak hanya fokus pada rehabilitasi komponen yang rusak tetapi juga kebijakan yang dapat menjaga agar rantai aktivitas ekonomi tetap berjalan selama masa gangguan.