tirto.id - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, menanggapi fenomena tagar All Eyes on Papua, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet ramai menyampaikan hal itu demi mendukung perjuangan masyarakat adat Papua, yaitu suku Awyu dan Moi, untuk mempertahankan hutan adat mereka.
Ma'ruf Amin memberikan pesan pemerintah daerah setempat yang telah memberikan perizinan lingkungan kepada perusahaan sawit di atas hutan adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya supaya bisa menjaga komunikasi dengan kepala dan masyarakat adat.
“Kita ke depan, tentu di dalam pembangunan, harus ada komunikasi antara pemda (pemerintah daerah) dengan kepala-kepala adat dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini,” kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers ditulis Jumat (7/6/2024).
Mengenai gugatan suku Awyu dan suku Moi yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di MA, Wapres berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan di pengadilan. Ia mengingatkan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi.
“Tetapi ke depan, kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena mungkin dulu kurang ada komunikasi, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik,” kata Ma'ruf Amin.
Dirinya menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa komunikasi dengan berbagai sector lapisan masyarakat diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua.
“Kepada pimpinan daerah, kepada para Pj Gubernur, ini kita harapkan seperti itu,” kata Ma'ruf Amin.
Di sisi lain, Ma'ruf Amin juga mengingatkan dalam membangun kebijakan di Papua agar tidak melanggar hak asasi manusia.
“Jadi dengan demikian maka yang ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia. Jadi kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum. Sifatnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas. Harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi sifatnya penegakan hukum. Sehingga ini kita kepada keamanan kita supaya memegang teguh ini. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia ke depan,” kata dia.
Wapres menyampaikan, dalam penegakan hukum, pemerintah bersungguh-sungguh melindungi masyarakat. Untuk itu, seluruh pihak terkait diimbau untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam implementasi hukum di lapangan.
“Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran,” jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
