Wapres JK Tekankan Keterbukaaan Pemerintah Demi Kepercayaan Publik

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menghadapi berbagai perkembangan global yakni gelombang demokratisasi, kesadaran akan Hak Asasi Manusia, dan perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan JK dalam pidato pembukaan acara Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, keterbukaan pemerintah berfungsi sebagai katalis yang membangun kepercayaan publik, memudahkan masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan maupun menyalurkan kritikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

"Kemajuan negara tentu diharapkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tentu membutuhkan suatu cara. Pemerintah terbuka juga masyarakat terbuka," jelas Jusuf Kalla.

Dalam merealisasikan inisiatif Open Government, Indonesia setidaknya telah memiliki tiga platform digital keterbukaan informasi yaitu portal Satu Data (data.go.id) yang menyediakan akses data kredibel yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, LAPOR! (saluran pengaduan masyarakat), dan Satu Peta yang memaparkan data spasial perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan keterbukaan pemerintah menjadi cara untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Keterbukaan ini dibangun dengan membangun basis data terpadu dengan kualitas data yang baik dan memudahkan proses verifikasi. Misalnya dalam kasus bantuan sosial pemerintah harus memiliki sistem data yang akurat untuk memastikan tidak ada individu atau keluarga yang tertinggal.

Bambang menambahkan dalam menciptakan pertumbuhan yang memperhatikan pemerataan pemerintah daerah adalah garda terdepan dalam melayani dan merespon kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, menularkan semangat keterbukaan ke pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam usaha merealisasikan keterbukaan pemerintah kedepannya. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan daerah pedesaan menjadi hal yang mutlak dalam menciptakan pembangungan yang inklusif.

"Karena saya bayangkan begini, dana desa misalkan satu daerah terima 1 milyar masyarakat harus tahu 1 milyar itu akan dipakai untuk apa dalam satu tahun. Kepala desanya harus komunikatif masyarakat juga harus tanya apa manfaat dari 1 milyar ini," kata Bambang ketika diwawancara usai acara pembukaan, (Kamis, 14/12/2017).