tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep berasrama atau boarding school serta dilengkapi fasilitas unggul agar para siswa memiliki lingkungan belajar yang ideal. Konsep ini dipilih karena anak-anak dari keluarga prasejahtera akan sulit berkembang apabila masih tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung proses belajar mereka.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota, Banyuasin, Lampung Tengah, serta DPRD Aceh Singkil di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
“Tujuan Sekolah Rakyat cuma satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” katanya.
Ia menjelaskan, konsep sekolah berasrama menjawab pandangan sebagian pihak yang menilai pemerintah cukup memperbaiki sekolah reguler yang telah ada.
Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi anak-anak miskin tidak terbatas pada akses pendidikan, melainkan juga kondisi lingkungan tempat mereka hidup sehari-hari.
“Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lalu pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak. Makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara yang mengurus,” kata Agus Jabo.
Ia mengungkapkan, lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berpotensi mengalami kemiskinan antargenerasi apabila tidak ada intervensi negara. Karena itu, pemerintah melakukan penanganan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga memperbaiki kondisi ekonomi dan hunian keluarga siswa.
“Perintah Pak Presiden itu (ekonominya) diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya yang rusak diperbaiki,” jelasnya.
Agus Jabo menambahkan, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat kini telah berjalan di 166 lokasi. Jumlah siswanya sekarang mencapai 15.954 orang.
Pemerintah menargetkan 104 Sekolah Rakyat permanen mulai beroperasi pada Juli 2026 sehingga kapasitas penerimaan siswa terus bertambah.
Ia menambahkan, Presiden juga menginstruksikan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin.
“Presiden maunya cepat, banyak dan (kualitasnya) terbaik,” ujar Agus Jabo.
Meski ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), fasilitas Sekolah Rakyat disiapkan menyerupai sekolah unggulan. Setiap sekolah akan dilengkapi asrama terpadu, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan aula.
Semua kebutuhan dasar siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat juga akan ditanggung oleh pemerintah. Para siswa mendapatkan makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, delapan setel seragam, hingga empat pasang sepatu.
Setelah lulus, siswa akan difasilitasi sesuai minat dan potensinya, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Di pertemuan yang sama, Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyatakan kesiapan daerahnya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
“Tentang lahan (Sekolah Rakyat) Pak Mensos minta 8 hektare, kami kasih 10 hektare. Persiapan yang lain juga tengah kami siapkan,” kata Safni.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Salni Fajar mengatakan bahwa pemerintah daerahnya sudah menyiapkan lahan baru setelah usulan sebelumnya belum memenuhi kriteria Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasinya berada di Desa Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III.
“Perintah Pak Bupati menyiapkan lahan lain, alhamdulilah dapat di dekat kompleks perkantoran Pemkab seluas 6,5 hektare,” kata Salni.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Budi Prasetyo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Sekber Sekolah Rakyat Jauhari.
Hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni Kepala Dinas Sosial Indra Suryani serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nono Sukri. Dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, hadir Tenaga Ahli Bupati Asro Lambo dan Ketua Komisi III DPRD Banyuasin Arisa Lahari.
Sementara dari DPRD Aceh Singkil hadir Ketua Fraksi NasDem Desra Novianto, Ketua Badan Legislasi dari Fraksi NasDem Warman, dan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar Surianto. Selain itu, ada pula Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
































