Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya tentang pembangunan fisik sekolah, tetapi juga tentang membangun harapan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Dalam acara “Double Check PCO x Gempita” yang diselenggarakan di Museum Toety Heraty, Jakarta, Sabtu (24/5/2025), Agus Jabo menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan mengubah pola pikir masyarakat penerima bansos.
“Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan. Waktu kita sosialisasi di Temanggung, seorang ibu sampai menangis di depan Pak Menteri Sosial. Bukan karena sekolahnya megah, tapi karena anaknya yang dulu putus sekolah sekarang punya harapan lagi,” ujar Agus Jabo.
Wamensos menambahkan bahwa Kementerian Sosial saat ini menjalankan tiga tugas utama yang saling berkesinambungan, yakni memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjalankan program-program sosial seperti perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta membangun Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban nyata dari pemerintah atas kebutuhan mendesak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Keberadaannya pun harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang mengharuskan seluruh kementerian dan lembaga menyusun program berdasarkan DTSEN. Data ini menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk Sekolah Rakyat.
“Kita tahu sekarang ada sekitar 24 juta orang miskin, 3,17 juta di antaranya miskin ekstrem. Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma 1,5 sampai 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?” tuturnya.
Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai bagian dari transformasi besar dalam pola kerja Kemensos — dari program bantuan sosial pasif menjadi pemberdayaan aktif. Namun, keberhasilan program ini tidak bisa berjalan sendiri.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan," terang Agus Jabo.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat keluar dari zona nyaman bansos dan mulai hidup mandiri secara ekonomi.
“Saya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander. Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit. Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” tegasnya.
Agus Jabo turut menyinggung kisah inspiratif dari keluarga penerima manfaat yang berhasil mandiri.
“Waktu saya ke Malang, 500 keluarga kita wisuda, keluar dari program bantuan karena sudah mandiri. Ada satu ibu bilang ke saya, ‘Pak Wamen, saya nggak mau anak saya terus dicap keturunan orang miskin.’ Itu luar biasa. Itu semangat,” ujarnya.
Dalam rangka memenuhi target yang diminta Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kini memanfaatkan aset negara, seperti sentra-sentra sosial, untuk dijadikan tempat belajar sementara hingga pembangunan sekolah permanen selesai. Targetnya, minimal 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi pada Juli 2025, dengan standar fasilitas unggulan.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin ini punya rasa percaya diri. Mereka bukan beban negara. Mereka masa depan Indonesia,” tandas Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
