Masuk tirto.id
tirto.id - Sekolah Rakyat, sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. Lebih dari sekadar memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi jutaan keluarga prasejahtera di Indonesia.
"Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) bertajuk “Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat”, yang digelar oleh Komdigi di Amanaia Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (25/6).
Diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan redaksi dari berbagai media nasional, seperti LKBN Antara, Detik.com, Elshinta, IDN Times, Indonesia.go.id, iNews, Kompas.com, Kompas TV, Kumparan, Metro TV, Okezone, Tirto, TVOne, hingga TVRI.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden, dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin,” jelas Agus Jabo.
Selain menyediakan pendidikan gratis dengan sistem asrama, pemerintah juga akan mendampingi para orang tua melalui program pemberdayaan lintas kementerian, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Kemensos, mayoritas orang tua siswa Sekolah Rakyat bekerja di sektor informal dengan penghasilan Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan.
Lebih lanjut, Agus Jabo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, dan menekan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029. Semua intervensi ini mengacu pada data DTSEN yang telah diverifikasi secara langsung.
“Kemensos sudah melakukan ground check (melalui) pendamping PKH sekitar 34 ribu, (yang langsung) ke keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Berbagai data turut mendasari urgensi program ini. Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Sementara itu, data BPS 2024 mencatat 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya menempuh pendidikan hingga SD. Bahkan, Indonesian Family Life Survey mencatat 64,46 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan di masa depan.
“Kalau orangtuanya tukang becak, anaknya tidak harus ikut jadi tukang becak. Pak Prabowo mengatakan kita harus melakukan pergerakan untuk memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin dengan Sekolah Rakyat,” tegas Agus Jabo.
Untuk tahap awal, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi bulan depan dengan daya tampung 9.755 siswa. Program ini didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan. Sekolah-sekolah ini menggunakan sistem boarding school, mencakup jenjang SD hingga SMA, dan dilengkapi fasilitas ruang belajar, asrama, tempat ibadah, hingga sarana olahraga, dengan standar luas lahan minimal 8,5 hektare per lokasi.
“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia kepala sekolah, tenaga pendidikan. Termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus sudah siap,” kata Agus Jabo.
Kurikulum Sekolah Rakyat dibagi menjadi tiga tahap: program persiapan (fisik, mental, dan akademik berbasis pemetaan bakat), program akademik (intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), serta program penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan bahasa.
Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan sekolah dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah.
“Juli ini kita sudah aman 100 (Sekolah Rakyat) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (Sekolah Rakyat). Pak Presiden minta minimal 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem,” ungkap Agus Jabo.
Ke depan, pemerintah menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh 514 kabupaten/kota, dengan harapan menjangkau hingga 500.000 anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
