Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, memaparkan strategi Kementerian Haji dan Umrah dalam memperbaiki pelayanan haji secara radikal. Ia sebut ada tiga langkah yang harus dilakukan.
Pertama, kata Dahnil, dalam jangan pendek Kemenhaj akan menata ulang tata kelola pelayanan haji dalam konteks sukses ritual. Indikatornya adalah semua proses penyelenggaraan harus bebas dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente baik dalam hal ketertiban dan kelayakan, keberangkatan, pemondokan, transportasi, konsumsi, ketertiban di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina), kesehatan jemaah, sampai pemulangan.
"Kami pangkas mark up yang tidak seharusnya, misal di konsumsi, di pemondokan dan lainnya, sehingga penurun ongkos haji signifikan bisa dilakukan. Total selama 2 tahun ini turun 6 juta rupiah," kata Dahnil seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Dahnil, semua pelayanan harus berlangsung lancar dan tertib. Dahnil mengaku, hal tersebut bukan pekerjaan mudah.
"Pelan-pelan kami benahi, kami lawan para kartel haji yang terlalu lama menikmati kesemrawutan dan tentu dengan risiko perlawanan balik," kata Dahnil.
Kedua, kata Dahnil, sebagai langkah menengah, Kemenhaj segera memperbaiki sistem antrean. "Sudah kami mulai. Antrean berkeadilan, tidak lagi ada antrean 49 tahun," kata dia.
Saat ini, kata Dahnil, semuanya sama 26 tahun di seluruh Indonesia, berdasarkan pembagi jumlah waiting list, bukan lagi jumlah penduduk Islam. Namun, kata Dahnil, antrean tersebut masih terlalu lama karena Presiden Prabowo Subianto, menginginkan agar lebih cepat.
"Tentu dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, kami mencari formula terbaik untuk mengurai benang kusut ini," kata dia.
Misalnya, mulai dari pembenahan tata kelola keuangan haji di BPKH. Saat ini ada momentum perubahan undang-undang pengelolaan keuangan haji.
Dahnil mengaku, ia dan Menhaj Mohammad Irfan Yusuf akan melakukan langkah-langkah revolusioner dan radikal untuk mengembalikan hak-hak tata kelola keuangan haji berpihak sepenuhnya bagi jemaah haji, dan kepentingan perhajian.
Langkah jangka pendek, kata Dahnil, memutus mata rantai tata kelola yang merugikan jemaah yg seringkali mengatasnamakan umat dan jemaah haji. Selain itu, keuangan haji harus transparan dan jemaah berhak tahu kondisi uang mereka dan untuk apa.
"Kami akan mendorong agar undang-undang dan tata kelola di BPKH lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan, karena tata kelola keuangan haji yg transparan adalah pintu masuk pembenahan jangka menengah.
Ketiga, kata Dahnil, langkah jangka panjang, yakni sukses peradaban dan keadaban. Transformasi haji tidak sekadar tentang ritual, recok-recok dan berselemak dengan isu ekonomi dan pelayanan, tapi sudah masuk pada tahap bagaimana ibadah haji bisa berdampak kemabruran sejati. Menurut dia, haji yang berdampak meninggikan keadaban dan peradaban bangsa dan warganya.
Dahnil menambahkan, haji yang meninggikan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial bersenyawa berdampak bagi peradaban.
"Mohon doa semua rakyat Indonesia. Pekerjaan yang tak mudah. Tapi saya dkk harus mulai, dan dukungan serta komitmen Presiden Prabowo untuk kami bisa melangkah sangat meringankan," kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Rina Nurjanah
