Wamendagri Buka Peluang Insentif Sektor Pariwisata untuk Bali

tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mungkin dapat memberikan insentif untuk Bali karena telah menyumbang devisa dari sektor pariwisata. Hal tersebut merespons pernyataan dari Gubernur Bali, Wayan Koster, yang ingin Bali mendapatkan timbal balik dari pemerintah pusat.

"Insentif itu memungkinkan. Kita punya sistem dana insentif daerah terkait dengan daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal. Sangat mungkin," kata Bima kepada awak media dalam kunjungan kerjanya ke Jimbaran, Bali, Sabtu (5/7/2025).

Namun, sebelum insentif tersebut diturunkan, Bima menyebut bahwa pemerintah pusat masih harus mengkaji dua hal, yakni kriteria daerah yang layak mendapatkan insentif tersebut dan kejelasan pemanfaatan dana insentif itu.

"Kita berharap tentunya industri pariwisata di Bali ini sustain, berkelanjutan. Keluarannya ke sana. Jadi, bukan hanya turisnya ramai, tapi berkelanjutan dan ramah lingkungan," ungkapnya.

Lebih lanjut mengenai insentif untuk daerah-daerah yang berkontribusi untuk devisa negara tersebut, Bima menyebut bahwa Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, Wayan Koster menyampaikan keinginannya kepada Komisi VII DPR RI agar daerah yang menyumbang devisa dari sektor pariwisata mendapatkan timbal balik dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif atau bentuk lainnya yang memungkinkan.

Menurut Wayan Koster, Bali telah menyumbang 44 persen dari total devisa pariwisata nasional atau setara dengan Rp107 triliun. Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 66 persen.

"Untuk itu, saya memberikan masukan agar ada norma dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang mengatur daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana strategis, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kepentingan daerahnya," ujar Koster saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/7/2025).

Koster juga menambahkan bahwa keberpihakan dan afirmasi dari pemerintah pusat sudah sepantasnya ada untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan. Di Provinsi Bali, pariwisata berdampak luas, seperti menjadi sumber utama pendapatan, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan daya saing daerah.

"Untuk kami di Bali, infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan. Sekarang baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida. Namun, efeknya kemacetan di Jalan Bypass. Itu harus diatasi," pungkasnya.