Viral Bendera Putih di Aceh Usai Bencana, Apa Artinya?

tirto.id - Ramai pengibaran bendera putih di Aceh dilakukan oleh sejumlah masyarakat setempat. Pengibaran ini disebut menjadi isyarat ketidaksanggupan masyarakat setempat dan kekecewaan terhadap pemerintah atas penanganan bencana di Aceh.

Sejumlah media setempat membenarkan adanya aksi pengibaran bendera putih oleh masyarakat Aceh. Bendera putih berkibar seperti di sejumlah lokasi, seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Aceh Utara.

Melansir kamus Cambridge, bendera putih menjadi simbol seseorang untuk menyerah. Bendera putih atau white flag, dikibarkan untuk menunjukkan bahwa seseorang menerima kekalahan atau tidak berniat menyerang.

Aceh yang dilanda bencana hidrometeorologi banjir dan longsor sejak November 2025, menjadi salah satu provinsi paling berdampak. Per Selasa (16/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Aceh mencapai 431. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Selain itu, bencana yang berdampak ke 18 kabupaten/kota di Aceh itu juga mengakibatkan 32 orang dinyatakan hilang. Sementara jumlah korban terluka mencapai 4,3 ribu, serta kerusakan terjadi di 1,1 ribu fasilitas umum, 153 fasilitas kesehatan, 691 fasilitas pendidikan, 210 rumah ibadah, 261 gedung, dan 36 jembatan.

Desakan agar Pemerintah Segera Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

Sejumlah kalangan, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga koalisi sipil lainnya, terus mendesak agar pemerintah menetapkan status Bencana Nasional untuk penanganan banjir dan tanah Longsor di pulau Sumatra, khususnya Aceh.

Desakan itu salah satunya oleh Koalisi Masyarakat Aceh, yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025). Desakan ini muncul, mempertimbangkan skala dampak dan wilayah bencana yang luas, banyaknya infrastruktur strategis rusak, serta kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat maupun pemulihan jangka panjang.

"Penetapan bencana nasional bukan semata keputusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk menyelamatkan nyawa, percepatan pemulihan, dan mencegah pelanggaran HAM lebih luas," kata penanggung jawab unjuk rasa, Crisna Akbar, dikutip ANTARA.

Sementara itu, Auriga Nusantara, atau sebelumnya dikenal sebagai Yayasan Silvagama, melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Somasi itu bernomor 2152.17/AURIGA-1/ADM/2025 tentang Somasi atas Kegagalan Pengiriman Bantuan kepada Warga Terdampak Bencana Banjir di Provinsi Aceh, tanggal 9 Desember 2025.

“Keterlambatan distribusi bantuan vital mulai dari makanan, obat-obatan, tenda, hingga kebutuhan bayi telah memperburuk kondisi warga, termasuk mereka yang berada di wilayah terisolir,” tulis Auriga melalui Instagram.

Somasi itu dikirimkan pada 10 Desember 2025 dan Auriga memberikan tenggat waktu 3x24 kepada Presiden. Dalam Somasinya, Yayasan yang berdiri sejak 2009 dan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2020 ini, meminta Presiden untuk memerintahkan maskapai nasional menyediakan armada yang cukup untuk mengangkut bantuan.

Somasi ini dilatarbelakangi salah satunya oleh laporan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) bahwa bantuan dari warga Jakarta mengalami kegagalan keberangkatan

“Informasi tersebut mengungkap bahwa maskapai nasional pengangkut bantuan lebih memprioritaskan bantuan yang berasal dari pemerintah,” tulis Auriga.

Terlepas dari hal itu, pemerintah menyatakan sampai saat ini masih memiliki kapasitas dalam upaya penangganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan, Prabowo telah mengerahkan sumber daya nasional secara besar-besaran untuk penangganan tersebut.

"Pengerahan sumber daya secara besar-besaran ini mencerminkan kapasitas Indonesia sebagai negara yang kuat, serta mampu menangani bencana tersebut dengan kekuatan sendiri," kata Seskab Teddy, dikutip dari ANTARA.

Teddy menyebutkan bahwa Presiden telah mengumumkan 7 poin terkait penanganan dampak bencana di Sumatra, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (15/12/2025).

Poin pertama, pemerintah akan segera membangun hunian sementara maupun tetap, bagi masyarakat terdampak. “Mulai hari minggu ini, sudah mulai membangun 2.000 rumah," kata Seskab Teddy.

Kedua, Prabowo menegaskan anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui APBN. Ketiga, pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak, dan dukungan dana itu di luar anggaran pemulihan.

“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar (rupiah), semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagaimana disampaikan oleh Seskab Teddy.

Keempat, sebanyak 1.000 alat berat seperti truk, ekskavator, tangki air bersih dan air minum telah dikirim ke daerah-daerah terdampak. Kelima, 50 jembatan bailey sedang dibangun, dan saat ini ada tujuh jembatan yang telah rampung dibangun.

Keenam, sebanyak 50.000 prajurit TNI dan anggota Polri dikerahkan untuk membantu pengungsi di daerah-daerah terdampak bencana. Ketujuh, sebanyak 50 helikopter dan beberapa pesawat angkut dikerahkan untuk distribusi logistik via udara ke daerah bencana.