tirto.id - Pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi COVID-19 agar mencapai herd immunity biar segera keluar dari situasi pandemi yang sudah setahun lebih melanda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menargetkan vaksinasi COVID-19 mencapai 1 juta vaksin per hari usai lebaran atau Idulfitri 2021.
Menkes Budi sebut target 1 juta vaksin per hari bisa dicapai lantaran stok vaksin sudah kembali normal. “Jumlah stok vaksinnya sudah cukup di Mei. Sesudah lebaran, segera kami genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik, kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” kata Budi dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021).
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 10 juta penyuntikan pada periode 13 Januari-26 Maret 2021, kata Budi. Lalu, bertambah hingga 20 juta pada periode 26 Maret-30 April 2021. Angka vaksinasi mengalami penurunan pada April 2021. Padahal, angka vaksinasi Indonesia tembus 500 ribu per hari pada Maret 2021.
Berdasarkan data Satgas COVID-19, per 11 Mei 2021 terdapat 13.615.313 yang sudah disuntik atau dilakukan vaksinasi ke-1 dan vaksinasi ke-2 mencapai 8.870.424. Sementara target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah, khususnya bagi tenaga kesehatan, pekerja publik, dan lansia sebanyak 40.349.049. Sedangkan sasaran vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 181.554.465.
Selain vaksinasi regular yang dilakukan selama ini, saat ini pemerintah juga telah menyetujui vaksinasi mandiri atau gotong royong yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kementerian Kesehatan sebut vaksinasi gotong royong adalah vaksin yang dibeli oleh perusahaan/badan hukum/badan usaha yang diberikan secara gratis untuk karyawan dan keluarganya.
Adapun perusahaan/badan usaha/badan hukum yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan data yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat.
Pengadaan jenis vaksin gotong royong tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Proses ini menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN dan PT Bio Farma. Sementara untuk proses distribusinya menjadi tanggung jawab PT Bio farma ke fasyankes pelayanan milik swasta yang memang sudah disepakati.
Pemerintah pun sudah resmi menetapkan harga vaksin sebesar Rp375 ribu per dosis dan biaya pelayanan Rp125 ribu per penyuntikan untuk program vaksin gotong royong dengan merek Sinopharm. Dengan demikian, harga vaksin Sinopharm per suntikan mencapai Rp500 ribu per orang.
"Ini [harga vaksin Sinopharm] sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000, sehingga totalnya Rp500 ribu," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021).
Pemerintah, kata Airlangga, sudah menyediakan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm. Angka ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 7,5 juta dosis vaksin Sinopharm. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan vaksin gotong royong lain merek Cansino. Dari merk Cansino, pemerintah menyiapkan 5 juta dosis vaksin.
Karena itu, Airlangga berharap program vaksinasi gotong royong bisa segera berjalan bulan ini lantaran sudah mengantongi izin BPOM dan sertifikasi MUI. "Tentunya vaksin gotong-royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti di akhir Mei ini, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI," kata Airlangga.
Tidak Boleh Abai Protokol Kesehatan
Namun demikian, meski pemerintah menggalakkan program vaksinasi COVID-19, bukan berarti masyarakat abai dalam menerapkan protokol Kesehatan. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan penerapan protokol Kesehatan penting dilakukan mengingat saat ini masih situasi pandemi.
Hal senada diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. Ia sebut vaksinasi akan sulit dilakukan jika terjadi tren penularan virus Corona masih tinggi. Sebab, ketika penularan tinggi, ada potensi varian baru virus. Jika rantai penularan COVID-19 diputus, maka tidak ada peluang virus SARS-Cov-2 untuk membentun varian baru.
“Pada saat kita mau melalukan vaksinasi, tapi penularannya tinggi maka akan sulit untuk vaksinasinya bisa berjalan lancar, maka tentunya penularannya harus ditekan," kata Wiku.
Oleh karenanya, meski vaksinasi COVID-19 sudah ada di depan mata, kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M tetap penting. 3M ini adalah senjata utama untuk menekan penularan virus Corona. Vaksinasi dan 3M akan efektif jika dipadukan, bukan berdiri sendiri-sendiri.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengingatkan hal senada. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tidak lengah: mematuhi protokol kesehatan 3M meskipun sudah mendapatkan vaksin COVID-19. "Jadi memang dua hal itu harus tetap dilakukan; pertama, masyarakat harus siap divaksin, dan yang kedua, tetap harus menerapkan protokol kesehatan," kata Ma’ruf seperti dikutip Antara, 9 Januari 2021.
Protokol Kesehatan adalah Kunci
Karena itu, mematuhi protokol Kesehatan adalah kunci. Wiku mengatakan tidak butuh lama untuk terjadi lonjakan drastis penambahan kasus COVID-19 jika tidak secara ketat melakukan protokol kesehatan dan masih melakukan mudik.
Wiku mengajak belajar dari pengalaman di India di mana pada Maret 2021 tingkat positif negara itu berada di 3,4 persen. Namun kegiatan keagamaan dan politik yang menimbulkan kerumunan massa mendorong terjadinya kenaikan tingkat positif menjadi 22,2 persen per 6 Mei 2021.
"Hanya dalam waktu kurang dari bulan. Ini menunjukkan tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan oleh abainya kita dalam menjaga protokol kesehatan," kata Wiku dalam konferensi pers Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (11/5/2021).
Sementara kondisi Indonesia pada Maret 2021 memiliki rata-rata tingkat positif 14,7 persen yang turun menjadi 11,3 persen pada 6 Mei 2021. Menurut Wiku, setelah belajar dari pengalaman selama berbulan-bulan pandemi berlangsung akhirnya Indonesia menemukan formulasi yang tepat untuk menjaga kasus terus turun setiap harinya.
"Tentunya kita tidak mau kondisi COVID-19 di Indonesia yang sudah mulai menunjukkan perbaikan ini kembali memburuk," kata dia.
Editor: Agung DH
