tirto.id - Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan Solar subsidi dari Rp5.150 per-liter menjadi Rp6.800 dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Lantas bagaimana dengan harga LPG 3 kilogram (kg)?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sempat memberi sinyal perihal penyesuaian harga LPG 3 kg secara bertahap akan dilakukan. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah melakukan perubahan harga terhadap BBM Pertalite.
"Overall akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg. Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut usai meninjau Depo LRT Jabodebek beberapa waktu lalu.
Sebagai badan usaha atau operator yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM dan LPG Kg, Pertamina sendiri belum mengetahui rencana penyesuaian harga terhadap gas melon. Karena harga LPG sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
"Belum ada info terkait hal tersebut. Untuk harga LPG bersubsidi merupakan kewenangan dari pemerintah," kata Irto kepada Tirto, Senin (5/9/2022).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu sebelumnya sempat mengakui pendistribusian subsidi LPG 3 kilogram (kg) terjadi di lapangan masih banyak tidak tepat sasaran. Hal ini karena subsidi masih dinikmati di luar dari kelompok miskin.
"Sebanyak 80 persen lebih LPG yang beredar adalah yang mendapatkan subsidi. Jadi tidak lagi hanya dinikmati masyarakat miskin dan rentan tapi ini [dinikmati] hampir seluruh masyarakat," ujarnya dalam Taklimat Media, di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Febrio menyebut, empat desa termiskin ternyata hanya menikmati 23,3 persen dari total subsidi. Sementara empat desil terkaya justru menikmati 57,9 persen dari total subsidi.
Karenanya, pemerintah berjanji akan terus memperbaiki dan mempertajam kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Caranya dengan mengubah pola distribusi dari subsidi terbuka menjadi berbasis orang.
"Ini harus kita perbaiki begitu kita melihat ekonomi membaik dan daya beli pulih, kita akan mendorong subsidi makin tepat sasaran," tegasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
