tirto.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengusulkan anggaran sebesar Rp165,16 triliun untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, menerangkan, dana ratusan triliun itu akan digunakan untuk Kemenhan dan tiga matra TNI (AD, AL, dan AU). Angka ini naik dibanding pengajuan pada April 2024 lalu dengan nilai Rp155,98 triliun.
Saat ditemui seusai rapat, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengatakan, pembahasan rapat bersama Komisi I DPR RI sekaligus kenaikan anggaran untuk meningkatkan anggaran tunjangan kinerja prajurit TNI.
"Jadi, tunjangan kinerja untuk TNI sekarang masih 70 persen. Kalau kita lihat gaji tamtama itu Rp3 juta sampai Rp4 juta," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen usai rapat Komisi I di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Ia berkata, tunjangan kinerja prajurit TNI saat ini masih 70 persen, sehingga perlu diminta dinaikan menjadi 80 persen.
"Kita naikkan, kita ajukan jadi 80 persen, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih Rp500 ribu," tutur Agus.
Menurut Agus, gaji prajurit TNI saat ini tidak cukup untuk kebutuhan prajurit. Ia mengandaikan anggaran makan per keluarga sehari Rp100 ribu, berarti satu bulan mencapai Rp3 juta.
"Kalau dua orang, kali dua aja udah berapa. Sehingga memang kita berupaya untuk naikkan tunjangan kinerja untuk kesejahteraan prajurit," kata Agus.
Selain itu, Agus juga ingin para prajurit memiliki rumah. Ia berkata pihaknya saat ini tengah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kemudian juga ada dari CSR perusahaan-perusahaan atau dari pemerintah daerah. Kemudian juga dana kontingensi. TNI sampai dengan sekarang belum ada dana kontingensi, apabila ada bencana alam atau kegiatan-kegiatan kenegaraan," tutur Agus.
Saat ditemui terpisah usai rapat, Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, memastikan usulan anggaran yang diajukan Kemenhan akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI. Ia berkata, usulan itu akan dinilai terlebih dahulu oleh Komisi I DPR RI sebelum diserahkan ke badan anggaran.
"Komisi I tentu memberikan masukan, memberikan penilaian dan lain sebagainya. Kemudian, komisi I akan meneruskan kepada badan anggaran DPR RI untuk bisa disetujui menjadi undang-undang negara untuk APBN 2025 ke depan," kata Rizky yang merupakan anggota dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Menurut Rizky, Komisi I DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Pertahanan, apalagi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memiliki visi memperkuat postur pertahanan Indonesia ke depan sebagai presiden terpilih.
"Tapi memang masih perlu banyak penguatan dari kementerian pertahanan sendiri, butuh political support, dari seluruh fraksi di DPR RI, dan juga dari bidang keuangan di negara kita untuk memperkuat postur pertahanan itu sendiri," ucap Rizky.
Ia berkata, Komisi I DPR RI ingin anggaran yang diusulkan Kemenhan itu bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperkuat postur pertahanan.
"Kemudian, ke depan juga kita harapkan alutsista kita, kesejahteraan prajurit kita itu meningkat ke depannya. Itu yang jadi harapan kita semua," kata Rizky.
Kendati demikian, Komisi I DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi fisikal negara yang mengalami tekanan karena gejolak ekonomi dunia.
"Makanya perlu ada rencana strategis yang selama ini sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Bagaimana dengan adanya batasan-batasan anggaran ini tetap bisa dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit, kedua, untuk peningkatan postur pertahanan kita," tutur Rizky.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
