Menhan Prabowo Usul Anggaran Kemhan & TNI Rp165,5 T untuk 2025

Rincian anggarannya untuk Kemenhan Rp53,95 triliun, Mabes TNI Rp11,17 triliun, TNI AD Rp57,00 triliun, TNI AL Rp24,75 triliun, dan TNI AU Rp18,28 triliun.

Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama

Terbit 3 Sep 2024 15:15 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Muhamad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

tirto.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto mengusulkan anggaran sebesar Rp165,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Usulan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Semula, Herindra berkata usulan kebutuhan anggaran Kemenhan dan TNI untuk tiga matra tahun 2025 sebesar Rp353,52 triliun. Hal itu, kata dia, berdasar surat Kemenhan tertanggal 19 September 2023, tentang usulan anggaran Kemenhan tahun 2025.

Ia menjelaskan perincian kebutuhan anggaran itu adalah untuk Kemenhan sebesar Rp48,10 triliun; Mabes TNI sebesar Rp42,52 triliun; TNI AD sebesar Rp162,96 triliun; TNI AL sebesar Rp55,41 triliun; dan TNI AU sebesar Rp44,51 triliun.

Namu, kata dia, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas, tertanggal 5 April 2024, Kemenhan hanya mendapatkan anggaran sesuai pagu indikatif TA 2025 sebesar Rp55,98 triliun.

"Selanjutnya berdasar surat bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas tanggal 19 juli 2024, kemenhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp165,16 triliun," kata Herindra memaparkan usulan anggaran.

Herindra mengatakan perincian anggaran Rp165,16 triliun itu untuk Kemenhan sebesar Rp53,95 triliun, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun, TNI AD sebesar Rp57,00 triliun, TNI AL sebesar Rp24,75 triliun, dan TNI AU sebesar Rp18,28 triliun.

"Dari keseluruhan usulan tersebut dibandingkan dengan pagu anggaran terdukung sebesar Rp46,72 persen," tutur Herindra.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta Wamenhan Herindra berhenti memaparkan anggaran. Menurut Abdul, karena menyangkut rahasia negara, rapat perlu dilakukan tertutup.

"Pak Wamenhan, saya melihat bahan tayang berikutnya sudah cukup. Karena ini kita masuk tertutup, saya melihat ini terkait rahasia negara," kata Abdul.

Ia juga meminta persetujuan peserta sidang dan meminta awak media keluar dari ruang rapat. Rapat pun kemudian berlangsung dilakukan secara tertutup.

"Setuju ya, Pak, rapat kita lanjutkan dengan tertutup," tukas Abdul.