tirto.id - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin Arya Sinulingga mengkritik janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penghapusan pajak kendaraan bermotor.
Menurut Arya, pajak tersebut justru diperlukan karena dapat menambah pemasukan negara, sekaligus meredam penambahan kendaraan bermotor di Indonesia.
Arya pun menilai janji kampanye PKS tersebut merupakan upaya menggaet suara di saat partai tersebut ragu mampu menarik pemilih pada Pemilu Legislatif 2019. Sebab, kata dia, janji tersebut tidak realistis dan mencerminkan pola umum pada partai yang sudah putus asa dalam usaha menggaet suara pemilih.
“Jadi hanya menjanjikan sesuatu yang mustahil untuk menggaet elektoral,” kata Arya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Arya menambahkan janji PKS tersebut juga bertentangan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di Indonesia. Jika pajak motor dihapus, kata Arya, perbaikan transportasi publik akan mengalami kemunduran sebab semakin banyak orang terdorong membeli kendaraan bermotor.
Selain itu, Arya melanjutkan, janji PKS tersebut justru tidak sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang mendorong pembangunan sarana transportasi publik. Padahal, Pemprov DKI dipimpin oleh Anies Baswedan, gubernur yang diusung oleh PKS. Sementara calon wakil Anies, yang akan menggantikan posisi Sandiaga Uno, rencananya berasal dari PKS.
Arya menegaskan, seharusnya PKS menyadari kosenkuensi dari janji kampanyenya, apalagi jika kader partai itu benar terpilih menjadi Wagub DKI Jakarta.
“Justru akan menghilangkan dan [menimbulkan] kontradiksi dengan kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan transportasi umum,” kata Arya.
“Jangan-jangan [kader] PKS enggak bisa jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gerindra cocok kayaknya,” ujar Arya.
PKS sebelumnya menjanjikan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penerapan SIM seumur hidup yang ditetapkan lewat Undang-Undang. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzamil Yusuf mengatakan partainya melempar usulan ini demi mengurangi beban hidup masyarakat.
"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat," kata Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jakarta, pada Kamis (22/11/2018).
Pernyataan Al Muzzamil dipertegas Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan dan Bidang Ekonomi PKS Handi Risza. Katanya, kebijakan ini akan berdampak langsung secara signifikan ke masyarakat.
"Kalau beban itu dihilangkan sangat signifikan bagi masyarakat yang selama ini mungkin tidak mendapat insentif yang memadai dari pemerintah," kata Hendi di tempat dan waktu yang sama.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
